Strategi Ahok Setelah Usulan Pembangunan LRT Dicoret DPRD

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI M Taufik menjelaskan DPRD menolak usulan pembangunan LRT di APBD DKI 2015 karena dipandang sebagai program yang terlalu terburu-buru, karena belum ada penjelasan tentang skema operasional dan subsidi tarif proyek LRT kepada DPRD. 

"Pembatalan LRT itu memang benar. Karena konsepnya LRT itu betul-betul harus dibiayai dan dikelola pihak swasta. Nanti pengoperasiannya kami libatkan BUMD," ujar Basuki, di gedung DPRD DKI, Selasa (27/1/2015).

Bahkan, Basuki menjamin, meskipun LRT dibangun pihak swasta, namun tetap memberi keuntungan bagi Pemprov DKI. Sehingga dari keuntungan tersebut, Basuki akan mengalokasikan dananya dalam bentuk subsidi untuk kebutuhan transportasi publik lainnya.

Misalnya untuk membeli unit bus maupun kereta dengan harga murah. Lebih lanjut, ia menjelaskan kepada DPRD jika Pemprov DKI tidak lagi membuat kajian untuk membangun LRT. Sebab, saat ini, Pemprov DKI telah merancang sebanyak tujuh rute LRT.

Basuki meyakini LRT mampu menjadi moda transportasi alternatif saat penyelenggaraan Asian Games 2018. [Baca: APBD 2015 Disahkan, DPRD Punya 13 Catatan untuk Ahok]

"Logikanya sederhana. Kan sudah saya katakan sejak awal, enggak perlu lagi bikin studi kajian macam-macam, itu hanya menghabiskan waktu. Kalau kajian lagi, dua tahun saya baru mulai pembangunan, itu terlalu lambat, jadi lebih baik (bangun LRT) sekarang," kata pri yang biasa disapa Ahok itu.

Meski demikian, Basuki tidak akan menyerahkan sepenuhnya pembangunan proyek LRT kepada pihak swasta. Untuk tahap awal, Basuki mempercayakan swasta untuk mengelola dua koridor. Setelah itu, Pemprov DKI lah yang akan melanjutkan pembangunan koridor berikutnya dari hasil keuntungan dua koridor awal.

"Makanya langsung kami ubah (konsep pengerjaannya). Swasta, saya izinkan (bangun) dua koridor LRT. Begitu dua koridor jadi dan menghasilkan keuntungan, DPRD bisa lihat hasilnya dan lima koridor sisanya akan kami biayai sendiri pembangunannya," kata Basuki. 

Adapun para pengembang yang rencananya membangun LRT yakni Agung Sedayu Group, Agung Podomoro, JIExpo, PT Intiland, Lippo Group, Panin Group, Summarecon, dan Pakuwon Group. Kemudian dua BUMD DKI yang juga akan berpartisipasi adalah PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). 

Basuki menjelaskan, para pengembang memiliki kewajiban menyerahkan koefisien lantai bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI. Kewajiban KLB ini yang dipergunakan Basuki kepada pengembang untuk membangun LRT. 

Rencananya Pemprov DKI akan membangun tujuh rute, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading sepanjang 21,6 km, Tanah Abang-Pulo Mas sepanjang 17,6 km, Joglo-Tanah Abang sepanjang 11 km, dan Puri Kembangan-Tanah Abang sepanjang 9,3 km.

Lalu Pesing-Kelapa Gading sepanjang 20,7 km, Pesing-Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 18,5 km, dan Cempaka Putih-Ancol sepanjang 10 km.