Kompas.com - 05/02/2015, 15:18 WIB
Inspektur Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun.
KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAInspektur Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun.
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Ada paradigma lama yang coba dihapuskan Inspektorat DKI Jakarta. Paradigma yang dimaksud adalah pemahaman ”pelanggaranmu adalah rezeki kami” yang bisa diartikan setiap pelanggaran selama ini terbiasa diselesaikan dengan praktik suap. Kini, sebisa mungkin petugas Inspektorat DKI mencegah pelanggaran tersebut terjadi.

Dalam penandatanganan komitmen integritas Inspektorat DKI Jakarta, Rabu (4/2/2015), di Balai Agung, mengemuka, peran Inspektorat kini layaknya orangtua yang membantu anak-anaknya agar tidak berjalan di jalan yang salah.

”Tugas Anda sekalian sekarang bukan menangkap orang yang bersalah, tetapi membantu satuan kerja perangkat dinas (SKPD) bekerja sesuai aturan. Tidak ada lagi oknum inspektorat meminta jatah dari temuan kesalahan SKPD itu. Itu cerita lama,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan.

Inspektorat DKI Jakarta bertugas sebagai auditor internal. Mereka menerima laporan dari masyarakat atau menyelidiki sendiri pelanggaran yang dilakukan para pegawai negeri sipil di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Temuan inspektorat menjadi dasar penjatuhan sanksi kepada pelanggar.

”Semua pegawai di sini punya peluang untuk berbuat kesalahan. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah membantu mereka agar tidak mendapat kesempatan untuk tergoda. Anda sekalian sudah lama bekerja di sini, tentu bisa mengenali diri dan karakter orang,” tutur Basuki.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah melaksanakan enam agenda reformasi. Apabila tidak dikawal, sia-sialah semua upaya yang sudah dirintis tersebut.

Enam hal tersebut adalah seleksi terbuka pejabat manajerial; perluasan akses publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengaduan publik; integrasi pelayanan barang dan jasa, penataan perencanaan, dan pengelolaan kegiatan melalui katalog elektronik, anggaran elektronik, dan perencanaan elektronik; integrasi, percepatan, kemudahan, dan kepastian pelayanan izin melalui pelayanan terpadu satu pintu; penataan personel secara menyeluruh; dan pemberian kompensasi yang proporsional, rasional, dan menyejahterakan kepada PNS.

”Harus ada pengawasan atau pengawalan. Tugas kami adalah menjadi garda terdepan untuk mengawal reformasi,” ujarnya.

Saat ini ada 280 anggota Inspektorat DKI Jakarta yang mengawasi lebih dari 70.000 PNS di seluruh provinsi. Lasro menambahkan, dengan format baru ini, inspektorat diharapkan memahami betul bahwa yang ada di tangan mereka adalah kemaslahatan warga Jakarta.

Intinya, Inspektorat DKI Jakarta lebih banyak bekerja di ranah pencegahan, bukan sekadar penindakan. Proporsinya, lanjut Lasro, adalah 40 persen pra audit, 30 persen audit, dan 30 persen pasca audit. Dalam sistem sebelumnya, proporsi lebih banyak di pasca audit.

”Dalam pemerintahan yang konvensional, yang dibicarakan selalu soal temuan kekeliruan. Padahal, rekan-rekan saya ini, kan, sahabat dan teman. Seharusnya mereka tidak gembira saat teman mereka tertangkap,” tambah Lasro.

PNS di Jakarta sekarang harus berpikir berulang kali jika hendak menyalahgunakan kewenangannya. (FRO)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Poin Gugatan Apindo ke Anies Baswedan soal Kenaikan UMP DKI

5 Poin Gugatan Apindo ke Anies Baswedan soal Kenaikan UMP DKI

Megapolitan
Jakarta Disebut Medan Perang Utama Hadapi Omicron, Begini Respons Wagub...

Jakarta Disebut Medan Perang Utama Hadapi Omicron, Begini Respons Wagub...

Megapolitan
Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus Omicron di Jakarta Terjadi Februari 2022

Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus Omicron di Jakarta Terjadi Februari 2022

Megapolitan
Saksi Sebut Munarman Punya Andil dalam Bom Gereja Jolo Filipina

Saksi Sebut Munarman Punya Andil dalam Bom Gereja Jolo Filipina

Megapolitan
Jalan Akses Marunda yang Rusak dan Bahayakan Pengendara Akan Diperbaiki

Jalan Akses Marunda yang Rusak dan Bahayakan Pengendara Akan Diperbaiki

Megapolitan
Apindo Resmi Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP Jakarta 5,1 Persen

Apindo Resmi Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP Jakarta 5,1 Persen

Megapolitan
Harga Minyak Goreng Melambung di Pasaran, Warga yang Ikut Operasi Pasar di Johar Baru Bersyukur

Harga Minyak Goreng Melambung di Pasaran, Warga yang Ikut Operasi Pasar di Johar Baru Bersyukur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Desak Anies Beri Tempat Tinggal Layak untuk Warga Terdampak Pembangunan JIS

Ketua DPRD DKI Desak Anies Beri Tempat Tinggal Layak untuk Warga Terdampak Pembangunan JIS

Megapolitan
Saat Anies Sebut Suara Musik Nidji Merdu dan Tak Sumbang...

Saat Anies Sebut Suara Musik Nidji Merdu dan Tak Sumbang...

Megapolitan
Operasi Pasar Minyak Goreng Murah Diadakan di Johar Baru, 1 Liter Rp. 14.000

Operasi Pasar Minyak Goreng Murah Diadakan di Johar Baru, 1 Liter Rp. 14.000

Megapolitan
Bioskop XXI di Blok M Square Ditempeli Stiker Peringatan Belum Melunasi Pajak

Bioskop XXI di Blok M Square Ditempeli Stiker Peringatan Belum Melunasi Pajak

Megapolitan
Tagih Utang, Seorang Rentenir Tewas Setelah Saling Bacok dengan Nasabahnya di Ciputat Tangsel

Tagih Utang, Seorang Rentenir Tewas Setelah Saling Bacok dengan Nasabahnya di Ciputat Tangsel

Megapolitan
Sempat Kritis, Penumpang Motor Tewas Setelah Tabrak Mobil di Pondok Indah

Sempat Kritis, Penumpang Motor Tewas Setelah Tabrak Mobil di Pondok Indah

Megapolitan
PTM 100 Persen Tingkat SMA di Kota Bekasi Berjalan, Wagub: Pantau Terus!

PTM 100 Persen Tingkat SMA di Kota Bekasi Berjalan, Wagub: Pantau Terus!

Megapolitan
Kasus Covid-19 Naik di Kota Tangerang, Epidemiolog: Lebih Baik PTM 100 Persen Ditunda

Kasus Covid-19 Naik di Kota Tangerang, Epidemiolog: Lebih Baik PTM 100 Persen Ditunda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.