Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/02/2015, 22:17 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Doddy Riyadmadji, dokumen APBD yang diserahkan DKI tidak lengkap.

"Kalaupun ada berkas yang diberikan ke kami, itu sangat berantakan. Banyak lampiran teknis keuangan yang tidak ada atau masih banyak kurang. Masa, (anggaran) Ibu Kota berantakan?" kata Doddy, Jumat (6/2/2015). 

Hingga kini, lanjut dia, Pemprov DKI belum mengambil dokumen APBD yang diserahkan. Akibat dokumen yang berantakan ini, Kemendagri menganggap Pemprov DKI belum menyerahkan APBD 2015. [Baca: APBD 2015 Disahkan, DPRD Punya 13 Catatan untuk Ahok]

Pemprov DKI baru menyerahkan Perda APBD kepada Kemendagri pada Rabu (4/2/2015) lalu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI.

"Pemprov DKI harus gerak cepat, walaupun tidak ada tenggat waktu penyerahan (APBD). Akan tetapi, jika kelamaan, maka warga DKI yang dirugikan," ujar Doddy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, Pemprov DKI belum menerima koreksi draf APBD 2015 dari Kemendagri. Dengan demikian, ia belum dapat mengetahui program-program mana saja yang dievaluasi oleh Kemendagri. [Baca: Strategi Ahok Setelah Usulan Pembangunan LRT Dicoret DPRD]

Ia berharap koreksi dari Kemendagri sudah tiba di Pemprov DKI pada Senin (9/2/2015). "Saya belum tahu koreksinya apa, kita tunggu saja. Kalau dulu kan program yang dikoreksi itu kampung deret," kata Saefullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com