Ahok Ingatkan Anggota DPRD agar Hati-hati dengan Pajak

Sebab, lanjut dia, Pemerintah Provinsi DKI kini lebih intens bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Dirjen Pajak. 

"Mulai sekarang anggota DPRD mesti mulai hati-hati juga kan kalau dicek pajaknya dari pemerintah pusat, semuanya sesuai enggak dengan gaya hidup mereka. Bayar pajak, uang, dan aliran dana semua ditelusuri," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (16/2/2015). 

Oleh karena itu, Basuki menegaskan, mulai tahun ini, tidak boleh lagi ada temuan anggaran serta kegiatan "siluman" di dalam APBD. Atas hal ini, Basuki menerima jika nantinya DPRD memanggil dia untuk merealisasi hak interpelasi serta melakukan impeachment (pemakzulan) terhadap dirinya.

Basuki mengaku memiliki bukti ada oknum DPRD DKI yang masih "bermain" dengan APBD, yakni dengan mengusulkan anggaran kegiatan fiktif senilai Rp 8,8 triliun dengan program sosialisasi SK Gubernur serta visi misi.

"Saya ada bukti kok (usulan anggaran) Rp 8,8 triliun. Mereka mau minta masukin (ke APBD). Mereka kan enggak mau ngaku. Jadi, dari dulu enggak pernah mau ngaku, nanti dibuktiin sajalah saat interpelasi," kata Basuki.

Ia juga mengaku santai ketika Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi kecewa terhadap dia. Padahal, sebelumnya Prasetyo selalu pasang badan di belakang Basuki. Ia pula yang mempercepat paripurna pengumuman Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta. [Baca: Ketua DPRD Kecewa Ahok Kurang Komunikasi dengan Legislatif]

Prasetyo merasa kecewa dengan Basuki karena ia menyerahkan dokumen APBD ke Kemendagri berbeda dengan APBD yang disahkan pada paripurna 27 Januari lalu.

"Terserah dialah mau kecewa atau bagaimana karena saya enggak bisa ikuti maunya dia kali ya. Sekarang enggak usah perang di media, suruh dia rapim, dan lakukan interpelasi. Kami juga punya hak jawab. Lalu, kalau dia mau impeach, silakan impeach. Toh dia enggak bisa ilangin foto Ahok (Basuki) di Balai Kota," kata Basuki. [Baca: Ahok: Ini Seru, Pertama Kalinya di Republik Ini Gubernur Ribut dengan DPRD]

Sekedar informasi, DPRD berencana menggelar rapat pimpinan (rapim), Senin ini. Rapim ini akan membahas rencana interpelasi serta pemakzulan Basuki. Penggunaan hak interpelasi ini untuk bertanya kepada Basuki perihal rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. [Baca: M Taufik Akan Gelar Rapim Bicarakan Pemakzulan Ahok]

Serapan anggaran tahun 2014 ialah Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.