Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2015, 09:13 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencananya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menggelar sidang paripurna untuk mengajukan hak angket terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Suara anggota dewan yang menandatangani hak angket ini disebut-sebut sudah hampir 100 persen.

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengatakan, hubungan pria yang akrab disapa Ahok dengan DPRD DKI pun kian keruh. Padahal, hari ini merupakan hari ke-100 Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Misalnya kemarin itu masih sebagian DPRD yang kurang mesra hubungannya dengan Ahok, sekarang sudah semua partai yang hubungannya buruk dengan Ahok. Maka bisa saya katakan hubungannya memburuk," ujar Emrus kepada Kompas.com, Kamis (26/2/2015).

Emrus mencoba menganalisa dari motif dua partai politik dengan keruhnya hubungan Ahok dan DPRD DKI. Pertama adalah Partai Gerindra. Emrus mengatakan, salah satu anggota dewan yang vokal dalam mengkritik Ahok merupakan kader dari Partai Gerindra. Anggota yang dimaksud ialah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Hubungan Ahok dengan Gerindra diduga memburuk sejak Ahok keluar dari Partai tersebut. "Justru aku yang dukung kau, setelah kau jadi gubernur kau tinggalkan aku," ujar Emrus mengistilahkan. (Baca: Bantah Anggaran Siluman Rp 12,1 Triliun, Taufik Sebut Ahok Panik )

Hal yang menarik, kata Emrus, adalah sikap dari PDI Perjuangan. Hubungan Ahok dengan PDI-P begitu mesra. Bahkan, kata Emrus, tiap orang mengkritik Ahok, PDI-P selalu membela. Khususnya mengenai gaya bicara Ahok yang ceplas-ceplos itu.

Menurut Emrus, PDI-P selalu mengatakan itu adalah ciri khas dan gaya kepemimpinan sang gubernur. Tapi kini, sikap partai itu lain. Emrus mengacu pada sikap Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jhoni Simanjuntak yang ikut mendukung hak angket. Tanpa mengetahui penyebabnya, Emrus mengatakan, kini PDI-P justru ikut mempersoalkan gaya bicara Ahok.

"Berarti yang dulu tidak dipersoalkan, sekarang dipersoalkan. Artinya, ada inkonsistensi dari PDI perjuangan," ujar Emrus.

Emrus mengatakan, terlepas dari agenda politik apa yang sedang terjadi saat ini, masyarakat perlu untuk mengetahui pokok permasalahannya. Salah satu orang yang bertanggung jawab menjelaskan hal ini ke publik adalah Ahok sendiri. Ahok diminta buka-bukaan saja soal kecurangan yang diduga dilakukan oleh anggota dewan dalam memasukan pengajuan anggaran siluman dalam APBD. (Baca: Ahok: "Anggaran Siluman" DPRD Ada di Semua SKPD)

Memang, Ahok telah membocorkan beberapa anggaran siluman. Seperti anggaran sebesar Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS di tiap kelurahan di Jakarta Barat. Akan tetapi, Emrus mengatakan, Ahok perlu membuka lebih banyak lagi. (Baca: Ini Usulan Anggaran Siluman DPRD DKI ke Dinas Pendidikan yang Diungkap Ahok)

"Oleh karena itu, saya pikir, ini kesempatan Ahok untuk buka sehingga terang benderang. Siapa sih sebenarnya yang berkeinginan untuk mengambil anggaran itu?" ujar Emrus. (Baca: Ahok Bongkar Ajuan Anggaran Siluman DPRD di Dinas Pendidikan)

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyerahkan draf APBD yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD DKI ke Kemendagri. Tidak terima APBD yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan, DPRD pun lantas akan menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki Basuki dan apa yang sebenarnya sudah terjadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk Tim Reformasi Hukum, Mahfud MD Ajak Akademisi dan Aktivis Duduk Satu Meja

Bentuk Tim Reformasi Hukum, Mahfud MD Ajak Akademisi dan Aktivis Duduk Satu Meja

Megapolitan
D, Korban Mario Dandy Belum Bisa Berjalan dengan Baik dan Berpikir Sempurna

D, Korban Mario Dandy Belum Bisa Berjalan dengan Baik dan Berpikir Sempurna

Megapolitan
Kronologi Versi Warga Pluit Putri yang Disebut Intimidasi RT Riang, Mengaku Protes Alih Fungsi RTH

Kronologi Versi Warga Pluit Putri yang Disebut Intimidasi RT Riang, Mengaku Protes Alih Fungsi RTH

Megapolitan
Perusahaan Gula Jadi Sponsor Utama Formula E 2023 di Ancol

Perusahaan Gula Jadi Sponsor Utama Formula E 2023 di Ancol

Megapolitan
Disebut Riang Prasetya Serobot Lahan Milik Negara, Warga Pluit Putri Protes

Disebut Riang Prasetya Serobot Lahan Milik Negara, Warga Pluit Putri Protes

Megapolitan
Bantah Disebut Temui Pemilik Ruko di Pluit Diam-diam, Darmadi Durianto: Bukti Lemahnya Koordinasi

Bantah Disebut Temui Pemilik Ruko di Pluit Diam-diam, Darmadi Durianto: Bukti Lemahnya Koordinasi

Megapolitan
BPK: Pemprov DKI Belum Salurkan KJP Plus dan KJMU Senilai Rp 197,55 Miliar

BPK: Pemprov DKI Belum Salurkan KJP Plus dan KJMU Senilai Rp 197,55 Miliar

Megapolitan
Rangkaian Acara HUT Ke-496 Jakarta: Mulai dari Jakarta ‘Great Sale’, PRJ, hingga ‘Monas Week’

Rangkaian Acara HUT Ke-496 Jakarta: Mulai dari Jakarta ‘Great Sale’, PRJ, hingga ‘Monas Week’

Megapolitan
Temuan BPK, Pemprov DKI Kelebihan Bayar dan Belum Terima Denda, Nilainya Rp 45,87 Miliar

Temuan BPK, Pemprov DKI Kelebihan Bayar dan Belum Terima Denda, Nilainya Rp 45,87 Miliar

Megapolitan
Komplotan Pencuri Spesialis Alfamart Telah Memetakan Cimahi dan Purwakarta sebagai Target Berikutnya

Komplotan Pencuri Spesialis Alfamart Telah Memetakan Cimahi dan Purwakarta sebagai Target Berikutnya

Megapolitan
Bantahan Anggota Dewan Saat Dituding Provokasi Pemilik Ruko yang Caplok Bahu Jalan di Pluit: Hanya Serap Aspirasi

Bantahan Anggota Dewan Saat Dituding Provokasi Pemilik Ruko yang Caplok Bahu Jalan di Pluit: Hanya Serap Aspirasi

Megapolitan
Pembelaan Gani Suwondo soal Kunjungan ke Ruko di Pluit: Serap Aspirasi dan Tak Lindungi Pemilik Ruko

Pembelaan Gani Suwondo soal Kunjungan ke Ruko di Pluit: Serap Aspirasi dan Tak Lindungi Pemilik Ruko

Megapolitan
Soal Kebocoran Informasi Sistem Proporsional Pemilu, Mahfud MD Minta MK Usut Tuntas

Soal Kebocoran Informasi Sistem Proporsional Pemilu, Mahfud MD Minta MK Usut Tuntas

Megapolitan
Heru Budi Kalungkan Syal Usai Pemprov DKI Raih Opini WTP 6 Kali Beruntun

Heru Budi Kalungkan Syal Usai Pemprov DKI Raih Opini WTP 6 Kali Beruntun

Megapolitan
Lukai Polisi Saat Ditangkap, Seorang Pembobol Alfamart Tewas Ditembak

Lukai Polisi Saat Ditangkap, Seorang Pembobol Alfamart Tewas Ditembak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com