DPRD Dicurigai Ajukan Hak Angket karena Gaya Ceplas-ceplos Ahok

Kompas.com - 28/02/2015, 14:57 WIB
Suasana paripurna pengajuan angket DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSuasana paripurna pengajuan angket DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/2/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Sirait menengarai pengajuan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta dipicu oleh gaya komunikasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang keras serta ceplas-ceplos. Ia menilai bahwa hak angket itu bukan bermuara dari permasalahan pengiriman dokumen anggaran pendapatan belanja daerah ke Kementerian Dalam Negeri.

"Patut ditengarai bahwa upaya DPRD DKI Jakarta mengajukan hak angket kepada Ahok (Basuki) dilatarbelakangi oleh motif ingin memanfaatkan dana APBD sebesar Rp 12,1 triliun dengan melawan hukum. Dengan demikian, hak angket yang diajukan Dewan sama sekali tidak didasarkan atas penilaian kinerja, melainkan didasarkan atas kepentingan kelompok dengan memanfaatkan kepolosan Ahok dalam soal komunikasi politik yang suka bertutur ceplas-ceplos," kata Hendrik dalam keterangan pers, Sabtu (28/2/2015).

Almisbat mendukung sikap Basuki untuk membentuk sebuah pemerintahan bersih dengan melawan segala bentuk penyelewengan serta korupsi di Ibu Kota. Almisbat juga  mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan Basuki untuk tetap menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun serta mengawasi penggunaan anggaran. Hendrik yakin bahwa sistem e-budgeting merupakan sistem yang teruji mengelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Di sisi lain, Almisbat mendesak pejabat terkait, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, untuk membantu menyelesaikan kisruh DPRD dengan DKI. Hal ini bertujuan mempercepat jalannya roda pemerintahan Ibu Kota.

"Kami juga mendesak partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat ( KIH) di DPRD DKI Jakarta untuk tetap konsisten menjalankan Nawa Cita, terutama untuk melawan segala bentuk penyimpangan dan korupsi," kata Hendrik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sakit, Hadi Pranoto Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Wawancara dengan Anji

Sakit, Hadi Pranoto Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Wawancara dengan Anji

Megapolitan
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kondisinya Membaik

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kondisinya Membaik

Megapolitan
Cerita Jurnalis Foto, Kerja Berdampingan dengan Covid-19...

Cerita Jurnalis Foto, Kerja Berdampingan dengan Covid-19...

Megapolitan
Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok

Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok

Megapolitan
Pegawai Puskesmas di Bogor yang Positif Covid-19 Kini 30 Orang

Pegawai Puskesmas di Bogor yang Positif Covid-19 Kini 30 Orang

Megapolitan
Hasil Rapid Test, 1.355 Karyawan Mal Aeon BSD Non-reaktif Covid-19

Hasil Rapid Test, 1.355 Karyawan Mal Aeon BSD Non-reaktif Covid-19

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pengusaha Taiwan, Pelaku Rencanakan di 4 Lokasi

Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pengusaha Taiwan, Pelaku Rencanakan di 4 Lokasi

Megapolitan
Mal Aeon BSD Kembali Beroperasi Usai Ditutup Sepekan karena Kasus Covid-19

Mal Aeon BSD Kembali Beroperasi Usai Ditutup Sepekan karena Kasus Covid-19

Megapolitan
PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

Megapolitan
4 Pedagang Positif Covid-19, Pujasera Blok S Ditutup hingga Sabtu

4 Pedagang Positif Covid-19, Pujasera Blok S Ditutup hingga Sabtu

Megapolitan
Persiapan Paskibraka Upacara HUT RI di Jakarta Utara, Mulai Pembagian Tim hingga Rapid Test

Persiapan Paskibraka Upacara HUT RI di Jakarta Utara, Mulai Pembagian Tim hingga Rapid Test

Megapolitan
Jalan Pangeran Jayakarta Bekasi Berlakukan Uji Coba Lalu Lintas Satu Arah

Jalan Pangeran Jayakarta Bekasi Berlakukan Uji Coba Lalu Lintas Satu Arah

Megapolitan
Fakta dan Temuan pada Hari Kedua Pembersihan Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari

Fakta dan Temuan pada Hari Kedua Pembersihan Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi, Pemprov DKI Belum Akan Buka Tempat Hiburan

Kasus Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi, Pemprov DKI Belum Akan Buka Tempat Hiburan

Megapolitan
Covid-19 di Mata Wagub DKI, Dinilai Tidak Parah hingga Bantah Ada Zona Hitam di Jakarta

Covid-19 di Mata Wagub DKI, Dinilai Tidak Parah hingga Bantah Ada Zona Hitam di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X