Ketua Tim Hak Angket: Saya Takutnya Pak Ahok Juga Masuk

Kompas.com - 02/03/2015, 13:20 WIB
Ketua Tim Hak Angket Muhammad Ongen Sangaji Jessi Caria Ketua Tim Hak Angket Muhammad Ongen Sangaji
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Hak Angket, Muhammad Ongen Sangaji, mengatakan, tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan anggaran siluman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjadi senjata makan tuan. Sebab, permasalahan yang dilaporkan Basuki atau Ahok terjadi pada 2012, 2013, dan 2014.

"Persoalan yang dilaporkan gubernur itu kan persoalan 2012, 2013, 2014. Harusnya dari dulu itu gubernur laporannya. Saya takutnya Pak Ahok juga masuk," ujar Ongen di Gedung DPRD DKI, Senin (2/3/2015).

Ongen mengatakan, Ahok juga bisa terkena sanksi karena membiarkan orang melakukan korupsi. Jika Ahok sudah mengetahui anggaran siluman yang terjadi tiga tahun terakhir, kata Ongen, persoalan itu seharusnya segera dilaporkan.

Ongen juga mengatakan, 70 persen anggota Dewan yang duduk di DPRD DKI saat ini merupakan orang baru. Kebanyakan, mereka tidak ikut dalam penyusunan anggaran pada tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu diduga menyangkut anggota DPRD yang berupaya memasukkan anggaran siluman ke dalam APBD terkait temuan penyalahgunaan APBD 2014.

Sebelum diadukan oleh Basuki, anggota DPRD DKI mengajuan hak angket kepada Gubernur DKI dalam sidang paripurna pengajuan hak angket. Adapun alasan pengajuan hak angket terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015. Basuki dianggap telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Megapolitan
Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Megapolitan
Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Megapolitan
Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Megapolitan
Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

Megapolitan
23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

Megapolitan
Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Megapolitan
Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Megapolitan
Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Megapolitan
Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X