Fitra Beberkan Dosa-dosa DPRD dalam Pembahasan APBD

"Kritik ini berdasarkan fakta bahwa dari awal pembahasan sebenarnya pihak yang tidak beriktikad baik itu DPRD. Ini sudah bukan kritik lagi, sudah bisa disebut sebagai dosa," kata Apung Widadi selaku Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Jumat (6/3/2015).

Apung menjelaskan, ada lima kritik terhadap DPRD DKI Jakarta selama pembahasan APBD. DPRD DKI Jakarta dinilai telah mengabaikan konstitusi karena memasukkan usulan anggaran setelah pembahasan antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan komisi. Sementara itu, usulan tersebut seharusnya dilakukan sebelum pembahasan.

DPRD DKI Jakarta juga dinilai memolitisasi hak angket yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Apung menambahkan, DPRD belum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan. Selain itu, anggaran yang diusulkan oleh DPRD dinilai bukan merupakan aspirasi dari masyarakat. Sebab, dalam usulannya, DPRD tidak menggunakan istilah program, tetapi pengadaan.

"Menariknya, mereka mengatakan sebagai pengadaan, bukan program. Jadi, terlihat sekali orientasinya sudah proyek," kata Apung saat konferensi pers di Sekretariat Nasional Fitra.

Perilaku para anggota DPRD DKI Jakarta saat mediasi oleh Kemendagri juga mendapat kritikan dari Fitra. Menurut Apung, sikap DPRD justru memperkeruh suasana dan bertentangan dengan etika.

Tak hanya itu, DPRD DKI Jakarta juga dinilai lemah dalam melakukan pengawasan anggaran. Apung mengatakan, hal ini terbukti dari anggaran tunjangan kinerja daerah (TKD) sebanyak Rp 10 triliun yang tidak dipermasalahkan oleh DPRD.

"Sekarang yang terjadi adalah DPRD tidak melakukan pengawasan, tetapi justru Ahok yang mengawas dan DPRD membuat anggaran. Ini kan terbalik," tutur Apung.