Hak Publik untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi Penyelewengan

Dalam berita Kompas, Sabtu (7/3), Mohammad Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, mengatakan, DPRD membantah tudingan dana siluman. Ia justru mempertanyakan RAPBD yang diserahkan Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri bukan yang sudah disetujui di Banggar. "Di mana fungsi penyeimbang jika APBD diisi dan diserahkan sendiri oleh eksekutif?" katanya.

Namun, kembali ke indikasi penyelewengan anggaran, ICW menemukan kasus serupa terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Modusnya, penyelewengan dilakukan mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Contoh dugaan praktik rampok anggaran yang kini terungkap ke publik dan tengah disidik Polda Metro Jaya adalah APBD DKI 2014. Di situ ada mata anggaran pengadaan penyimpan listrik cadangan (uninterruptible power supply/UPS) senilai Rp 6 miliar per unit. Padahal, normalnya Rp 1,5 miliar per unit.

Selain itu, Ade mencontohkan, di salah satu daerah di Indonesia, sejumlah anggota DPRD menerima keuntungan berupa fee dari perusahaan peserta tender sebelum RAPBD disahkan. Akibatnya, perusahaan tertentu berulang menjadi pemenang tender.

Namun, tentu saja oknum anggota dewan tidak bekerja sendiri. Seperti disebut dalam pemberitaan Kompas, Minggu (8/3), dalam pengadaan UPS di DKI tahun 2014, misalnya, ada enam instansi yang dinilai bertanggung jawab, yaitu Dinas Pendidikan DKI, Komisi Pendidikan dan Badan Anggaran DPRD, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI, Kementerian Dalam Negeri, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI, serta pengusaha.

Menurut Ade, langkah Basuki untuk menghentikan praktik penyalahgunaan anggaran dengan menerapkan e-budgeting sudah tepat. "Sikap Basuki yang menolak negosiasi kepentingan DPRD harusnya diikuti pemimpin daerah lain," katanya.

Untuk menghentikan kisruh RAPBD DKI Jakarta 2015, salah satunya adalah melaksanakan proses mediasi dengan Kemendagri berperan sebagai mediator. Masyarakat juga bisa terus ikut mengawasi proses mediasi. Apalagi, setelah ada kemudahan seperti yang dilakukan Ainun dan kawan-kawannya.

Budi Santoso menegaskan, apa pun yang terjadi di Jakarta kini pasti menjadi contoh bagi daerah lain. Terlaksananya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tak terlepas dari peran para eksekutif, legislatif, dan warganya yang berani menghentikan kebiasaan haram itu. (DENTY PIAWAI NASTITIE/NELI TRIANA)