Kompas.com - 13/03/2015, 08:25 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI berencana memanggil istri Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Veronica Tan. Veronica wajib memenuhi panggilan tersebut selama pemanggilan itu relevan dengan hal yang diangkat dalam hak angket. Sebaliknya, Veronica dapat menolaknya jika hal itu tidak berkaitan dengan topik yang diselidiki.

Ahli hukum tata negara, Refly Harun, menuturkan bahwa panitia kerja (panja) hak angket DPRD berhak memanggil siapa saja, termasuk istri Gubernur, untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum. Dalam menyikapi pemanggilan tersebut, pihak yang dipanggil wajib datang dan memberikan keterangan sejelas-jelasnya.

"Secara teoretis, dalam menjalankan angket, panja bisa panggil siapa saja yang informasinya dibutuhkan. Kalau yang bersangkutan tidak datang, (panja) bisa minta bantuan polisi," kata Refly kepada Kompas.com, Jumat (13/3/2015).

Refly berpendapat bahwa orang yang dipanggil tim angket harus memiliki kapasitas atau relevan dengan topik yang akan dibahas dalam hak angket. Ia menilai Veronica tidak memiliki kapasitas itu. Dia mempertanyakan hal inti yang ingin diselidiki anggota DPRD jika harus sampai memanggil seorang istri Gubernur dalam pengajuan hak angket.

"Saya melihat, ketika hak angket disetujui, harus jelas yang mau diangket itu apa. Saya enggak ngerti, kalau cuma APBD, apa kaitannya dengan istri Gubernur?" kata dia.

Menurut Refly, DPRD DKI perlu memperjelas terlebih dahulu tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Basuki sehingga perlu diselidiki. Jika hal itu masih belum jelas, maka ada kemungkinan bahwa masalah yang diselidiki melebar ke hal-hal lain sehingga apa yang dilakukan oleh tim hak angket akan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Sebelumnya, ketua panitia hak angket DPRD DKI, Mohamad "Ongen" Sangaji mengatakan bahwa panja hak angket akan meminta keterangan dari Veronica terkait penyaluran bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Jika memang hal itu yang akan dilakukan, ujar Refly, maka hal tersebut tidak relevan dengan angket yang mempertanyakan dugaan pelanggaran hukum terhadap RAPBD DKI tahun 2015.

"Kalau tidak relevan, tidak usah dipenuhi (pemanggilannya). Bilang, pokok-pokok tidak dimengerti, tidak berkaitan, misalnya, dugaan pelanggaran hukum Gubernur pengajuan RAPBD. Itu saja, jangan yang lain-lain," ujar Refly.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DLHK Kota Depok Minta Bak Sampah di Kawasan Situ Rawa Besar Dibongkar

DLHK Kota Depok Minta Bak Sampah di Kawasan Situ Rawa Besar Dibongkar

Megapolitan
Soal Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar, DLHK Kota Depok: Ada yang Tak Bolehkan Diangkut

Soal Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar, DLHK Kota Depok: Ada yang Tak Bolehkan Diangkut

Megapolitan
Kawanan Pencuri Gasak Mobil Pikap di Larangan

Kawanan Pencuri Gasak Mobil Pikap di Larangan

Megapolitan
Atap Tribun Formula E Jakarta Ambruk, Polisi Akan Temui Kontraktor

Atap Tribun Formula E Jakarta Ambruk, Polisi Akan Temui Kontraktor

Megapolitan
Pembangunan Sirkuit Formula E Jakarta Habiskan Rp 190 Miliar

Pembangunan Sirkuit Formula E Jakarta Habiskan Rp 190 Miliar

Megapolitan
Tujuh Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E Jakarta, Nilainya Capai Rp 100 Miliar

Tujuh Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E Jakarta, Nilainya Capai Rp 100 Miliar

Megapolitan
Pengguna Commuter Line yang Transit di Manggarai Tidak Perlu Menyeberangi Rel

Pengguna Commuter Line yang Transit di Manggarai Tidak Perlu Menyeberangi Rel

Megapolitan
Petugas Terapkan Sistem Buka Tutup di Area Masuk Peron 6 dan 7 Stasiun Manggarai

Petugas Terapkan Sistem Buka Tutup di Area Masuk Peron 6 dan 7 Stasiun Manggarai

Megapolitan
Atap Tribun Formula E Ambruk Terkena Badai

Atap Tribun Formula E Ambruk Terkena Badai

Megapolitan
Selidiki Kasus Tabrak Lari Wartawan, Polisi Periksa CCTV di Sekitar Fly Over Kuningan

Selidiki Kasus Tabrak Lari Wartawan, Polisi Periksa CCTV di Sekitar Fly Over Kuningan

Megapolitan
Dua Kelompok Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Berjanji Bertemu lewat Media Sosial

Dua Kelompok Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Berjanji Bertemu lewat Media Sosial

Megapolitan
Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Begini Komentar Penumpang di Stasiun Manggarai

Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Begini Komentar Penumpang di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Senjata Tajam dan Stik Golf Disita

Polisi Tangkap 4 Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Senjata Tajam dan Stik Golf Disita

Megapolitan
Banjir di Tol JORR Arah Serpong Tangsel Surut, Kendaraan Bisa Kembali Melintas

Banjir di Tol JORR Arah Serpong Tangsel Surut, Kendaraan Bisa Kembali Melintas

Megapolitan
Polda Metro Kantongi Identitas Terduga Pelaku Tabrak Lari Wartawan di Kuningan

Polda Metro Kantongi Identitas Terduga Pelaku Tabrak Lari Wartawan di Kuningan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.