"Ada angket sendiri, kami sedang pikirkan. Yang khusus membahas pengelolaan CSR," ujar Syarif dalam diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).
Syarif mengatakan tim hak angket yang baru dirasa diperlukan. Hal ini karena, pengelolaan CSR berbeda dengan tujuan awal pembentukan tim hak angket yang saat ini sudah ada.
Tim hak angket saat ini khusus untuk menyelidiki etika Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Selain itu juga menyelidiki dugaan pelanggaran atas dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bukan hasil pembahasan yang dikirim Basuki ke Kementerian Dalam Negeri.
Syarif mengatakan, pengelolaan CSR sebenarnya masih terkait dengan persoalan APBD. Akan tetapi, akan lebih tepat jika tim hak angket untuk hal ini dibuat secara khusus.
Akan tetapi, kata Syarif, belum ada keputusan pasti mengenai pembentukan tim hak angket baru ini. Dia memprediksi, pembentukan tim hak angket baru akan dilakukan setelah tim hak angket saat ini selesai melakukan penyelidikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.