Wakil Ketua DPRD Ungkap Ketidakadilan di APBD Versi Pemprov

"Kemendagri menyoroti tentang adanya penurunan anggaran pendidikan. Yang terjadi peningkatan justru anggaran untuk menggaji PNS. Itu yang akan kita kritisi," kata dia usai rapat evaluasi internal Badan Anggaran DPRD DKI, Senin (16/3/2015).

Menurut Sani (Triwisaksana), Kemendagri juga menganggap anggaran gaji PNS yang diajukan oleh Pemprov DKI menimbulkan aspek ketidakadilan. Karena jumlahnya jauh melebihi anggaran gaji PNS yang ada di daerah lain.

"Ada aspek ketidakadilan. Itu catatan dari Kemendagri. Karena selain melebihi anggaran di bidang lain, anggaran gaji PNS terlampau besar bila dibanding di tempat-tempat lain," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sani mengatakan, poin-poin evaluasi dari Kemendagri akan dijadikan bahan oleh DPRD untuk mengkritisi Pemprov pada rapat evaluasi bersama yang akan dilaksanakan pada Selasa (17/3/2015).

Sebagai informasi, pada Selasa besok, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov DKI direncanakan akan datang ke Gedung DPRD, dan mengadakan rapat bersama Badan Anggaran DPRD. Pertemuan tersebut merupakan rapat bersama untuk membahas evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD DKI 2015.