"Saya begitu lihat gelagat tidak benar, saya copot (pejabat) itu kok. Enggak apa-apa, lihat waktu saja," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3/2015).
"Kita semua manusia sama rambut sama hitam, mata sama semua, hidung sama, kamu mana tahu mana maling dan bukan maling. Ini sudah kayak perang alien saja. Alien kalau masuk wujud manusia, kamu enggak tahu mana alien dan bukan alien, jadi kamu butuh waktu nih. Nah sekarang kelihatan waktunya nih, mana (pejabat) yang enggak benar, langsung stafin," tutur Basuki.
Ia memberi contoh kasus pemberian honor kepada pegawai harian lepas (PHL). Tahun lalu, Basuki menginginkan semua PHL yang ada di Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, maupun Biro Umum tidak lagi berada di bawah pengelolaan perusahaan swasta.
Basuki menginginkan Pemprov DKI melakukan kontrak individual dengan para PHL. Tiap bulannya, mereka akan digaji dengan menggunakan APBD dan dibayar nilai upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 2,7 juta. Basuki meminta kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk kontrak individu dan membayar PHL dengan menggunakan anggaran mendahului.
"LKPP sudah oke, eh saya curiga sama Bappeda nih. Ternyata ada dugaan Bappeda sengaja mengganti nomenklatur, seolah-olah operasional kami tidak bisa menggunakan anggaran mendahului. Makanya, saya mencopot Pak Andi Baso (sekarang Asisten Sekda Bidang Keuangan). Saya ragu-ragu sama dia dan saya copot dari Kepala Bappeda," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.