Sehingga ia meyakini Perda APBD 2015 senilai Rp 73,08 triliun bisa terbit. "Bisa sepakat, saya yakin DPRD banyak yang dukung saya kok, (anggota DPRD) bilang mau ke rumah, SMS, BBM saya, mereka dukung kok, yang kebagian 'rezeki' tidak semua DPRD loh," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (16/3/2015).
"Mereka takut dipecat sebagian. Sebagian juga tidak mengerti hak angket itu apa," ucapnya.
Menurut dia, di DPRD banyak anggota baru yang belum mengetahui praktik permainan proyek DKI. Mereka lebih banyak ingin benar-benar bekerja untuk warga Ibu Kota.
Hanya saja, karena pengaruh anggota incumbent (petahana) DPRD lain, anggota baru DPRD pun mengikuti keputusan fraksi. Basuki mengaku optimistis DPRD mau membahas hasil evaluasi APBD bersama DKI.
Meskipun, hal ini akan menjadi buah simalakama bagi DPRD DKI karena sebelumnya menganggap RAPBD DKI Tahun 2015 yang diserahkannya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) palsu.
"Kami sudah siapkan, kalau dia tidak siap, DPRD simalakama. Dia menyatakan bahwa RAPBD yang diusul ke Kemendagri itu palsu, buatlah angket. Pertanyaan saya kalau (RAPBD) itu palsu sudah dibalikkin kan sekarang dari Mendagri, kok DPRD mau membahas (evaluasi) dengan kami. Padahal kan barang palsu nih. Logika saja, kalau membahas dengan kami, mengapa ada panitia angket? Kamu berarti mengakui bahwa barang (RAPBD) kami asli, iya dong," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.