Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD: Kalau RAPBD Versi Ahok, Buat Apa Kita Bahas

Kompas.com - 19/03/2015, 18:25 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta, Ahmad Nawawi mengaku, sampai saat ini lembaganya belum bulat mendukung rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang menggunakan sistem e-budgeting. Hal itulah, kata dia, menjadi pemicu terjadinya keributan dan pembatalan rapat pimpinan DPRD, di ruang serbaguna gedung DPRD, Kamis (19/3/2015) siang.

Menurut Nawawi, menjelang dimulainya rapim, para pimpinan, baik pimpinan DPRD, komisi, maupun fraksi-fraksi yang tidak setuju dengan RAPBD hasil e-budgeting menyindir Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dan Ketua fraksi Nasdem Bestari Barus yang sebelumnya sempat datang ke Balai Kota, dan menyatakan dukungannya terhadap RAPBD hasil e-budgeting.

"Pokoknya belum ada kesepakatan lah di antara teman-teman. Ini kan pimpinan komisi, fraksi, dan dewan. RAPBD mana yang akan dibahas ulang oleh kita. Kalau versinya Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), buat apa kita bahas," ujar dia.

Sebagai informasi, rapat pimpinan DPRD DKI yang sedianya berlangsung tadi siang mengalami pembatalan. [Baca: Ahok: Ketua DPRD Sepakat Tak Masukkan Rp 12,1 Triliun]

Tak jelas apa yang menjadi penyebab pembatalan itu. Namun tak lama setelah pembatalan, Prasetyo dan Bestari tampak lebih dulu meninggalkan ruang rapat.

Saat keluar, politisi PDI Perjuangan itu enggan memberikan keterangan kepada para wartawan perihal yang terjadi. Sedangkan Bestari hanya mengangkat telapak kedua tangannya, untuk menandakan bahwa ia menolak memberikan keterangan.

Menurut Nawawi, rapat susulan dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat (20/3/2015) besok. "Kita tunda saja. Besok jam 10.00," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Kuasa Hukum Keluarga Vina Akan Dampingi Linda Saat Diperiksa Polda Jabar

Tim Kuasa Hukum Keluarga Vina Akan Dampingi Linda Saat Diperiksa Polda Jabar

Megapolitan
3 ASN Ternate Beli Narkoba Rp 300.000 dari Seorang Perempuan

3 ASN Ternate Beli Narkoba Rp 300.000 dari Seorang Perempuan

Megapolitan
Komnas HAM Dorong Keluarga Vina Cirebon Dapat 'Trauma Healing'

Komnas HAM Dorong Keluarga Vina Cirebon Dapat "Trauma Healing"

Megapolitan
Transjakarta Tambah Layanan Rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP

Transjakarta Tambah Layanan Rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP

Megapolitan
Anggota Komisi I DPR Ungkap Ada Pihak yang Mau Media Bisa Dikontrol

Anggota Komisi I DPR Ungkap Ada Pihak yang Mau Media Bisa Dikontrol

Megapolitan
Polisi Masih Buru Pemasok Narkoba yang Dipakai Tiga ASN Ternate

Polisi Masih Buru Pemasok Narkoba yang Dipakai Tiga ASN Ternate

Megapolitan
Setubuhi Anak Tiri Berulang Kali, Seorang Pria di Jakpus Jadi Tersangka

Setubuhi Anak Tiri Berulang Kali, Seorang Pria di Jakpus Jadi Tersangka

Megapolitan
Tegaskan Tak Ada Bisnis Jual-Beli Kursi Sekolah, Disdik DKI: Tidak Ada 'Orang Dalam'

Tegaskan Tak Ada Bisnis Jual-Beli Kursi Sekolah, Disdik DKI: Tidak Ada "Orang Dalam"

Megapolitan
Warung Penjual Petasan di Rawamangun Terbakar, Diduga akibat Gas Bocor

Warung Penjual Petasan di Rawamangun Terbakar, Diduga akibat Gas Bocor

Megapolitan
Ahok Ditawari PDI-P Maju Pilkada Sumut ketimbang Jakarta, Pengamat: Kemungkinan karena Pernah Kalah di Pilkada DKI 2017

Ahok Ditawari PDI-P Maju Pilkada Sumut ketimbang Jakarta, Pengamat: Kemungkinan karena Pernah Kalah di Pilkada DKI 2017

Megapolitan
Mobil Terbakar di Parkiran Kampus Trisakti, Api Menyambar ke Gedung

Mobil Terbakar di Parkiran Kampus Trisakti, Api Menyambar ke Gedung

Megapolitan
PPDB SMA Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

PPDB SMA Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

Megapolitan
Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI Tegaskan Jurnalisme Investigatif Tak Berdampak Buruk

Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI Tegaskan Jurnalisme Investigatif Tak Berdampak Buruk

Megapolitan
Pemprov DKI Ingatkan ASN Jaga Komitmen Antikorupsi

Pemprov DKI Ingatkan ASN Jaga Komitmen Antikorupsi

Megapolitan
Ditawari PDI-P Jadi Calon Gubernur Sumatera Utara, Ahok Dijauhkan dari Pilkada Jakarta?

Ditawari PDI-P Jadi Calon Gubernur Sumatera Utara, Ahok Dijauhkan dari Pilkada Jakarta?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com