"E-Budgeting" Celah DPRD DKI Tolak Perda APBD 2015

"Memang amat disayangkan, kalau bahan-bahan (hasil memasukkan e-budgeting) terlambat diserahkan ke Banggar, maka DPRD menjadi legal alasannya untuk menyatakan tidak mampu menyelesaikannya," ujar Effendi saat dihubungi Kompas.com, (22/3/2015).

Menurut Effendi, jika ada krisis yang sedang disorot oleh media, maka semua pihak harus amat hati-hati melangkah. Untuk itu, secara tidak langsung, keterlambatan penyerahan hasil rekapitulasi e-budgeting menjadi salah satu celah bagi DPRD untuk menentukan alibi.

"Saat ini, posisi DPRD secara tidak langsung menjadi cukup kuat. Fraksi PKB, yang jelas mendukung Ahok, akhirnya menyerah melihat waktu yang sudah tidak mungkin cukup untuk membahas hasil input e-budgeting," lanjutnya.

Meski demikian, Effendi berharap, kisruh antara eksekutif dan legislatif tidak sampai merugikan kepentingan publik. Ia menilai, jika harus menggunakan APBD 2014 pun masih efektif bagi Pemprov DKI.

"Kalaupun pakai APBD 2014, rasanya masih cukup. Bukannya APBD 2014 yang terserap juga sedikit. Sehingga ada (tahun ini) semoga yang terserap lebih banyak," paparnya.

Selain itu, Efendi juga menyebutkan tidak perlu pemborosan terkait pengadaan uninterrubtible power suply (UPS) yang tidak perlu dan amat mahal. Menurut dia, masih ada hal lain yang lebih mendesak daripada UPS.

"Yang mendesak justru beli pompa air. Digandakan dengan cadangan untuk masing-masing pompa. Dan genset untuk masing-masing pompa. Mau kena RP 1 triliun pun tidak apa-apa. Karena itu murni untuk kepentingan rakyat. Masa hujan sebentar saja Jakarta sudah terendam serius lagi," ujar Effendi Ghazali.

Sebelumnya, pembahasan hasil rekapitulasi input e-budgeting terpaksa dihentikan karena waktu yang tidak memungkinkan. Banggar DKI selaku pihak yang membahasa hasil tersebut, akhirnya memutuskan untuk menggunakan pergub sebagai acuan APBD.