Sas-sus di Balik Absennya Ketua DPRD pada Rapat Banggar

Menurut sumber tersebut, Prasetio memang dilarang hadir oleh partainya. "Kan dia (Pras) kader PDI-P, ya harus ikut perintah ketua partainya dong," ujar anggota DPRD DKI itu kepada Kompas.com, Senin (23/3/2015).

Dia mengatakan, pada Kamis (19/3/2015) malam, Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik sempat mengadakan pertemuan dengan Ketua DPD DKI Jakarta Boy Sadikin. Pada pertemuan itu, Taufik disebut berhasil melobi Boy agar menginstruksikan seluruh kader PDI-P di DPRD DKI untuk mendukung penggunaan kembali pagu anggaran 2014.

"Taufik lobinya langsung ke ketua partainya. Kalau dari ketua partai, Pras harus ikut (patuh)," ujar legislator yang juga meminta agar nama fraksinya tidak disebut itu.

Saat dikonformasi, Taufik memang membenarkan bahwa ia telah mengadakan pertemuan dengan Boy. Namun, kata Taufik, pertemuan tidak hanya dihadiri oleh mereka berdua, tetapi juga oleh seluruh Ketua DPD partai se-DKI Jakarta, kecuali Partai Nasdem. Pada pertemuan itu, masing-masing Ketua DPD sepakat untuk menginstruksikan agar kader-kader partai yang ada di DPRD DKI mendukung penggunaan kembali pagu anggaran 2014.

"Semua datang, dukung pergub, kecuali Nasdem," kata Taufik, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

Sampai sejauh ini, Kompas.com belum berhasil memperoleh keterangan langsung dari Pras perihal ketidakhadirannya itu. Begitu juga dengan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin.

Sebagai informasi, ketidakhadiran Pras pada Jumat malam sempat dipertanyakan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang sangat berharap Pras hadir pada rapat tersebut. Bahkan, Ahok (sapaan Basuki) sempat mencoba menghubungi Pras, namun ponselnya tidak aktif.

Menurut Ahok, kehadiran Pras bisa membantu Pemprov DKI untuk menggolkan disahkannya rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015 oleh Kemendagri. Sebab, sehari sebelumnya, Pras sudah menyatakan lebih mendukung pengesahan RAPBD 2015, ketimbang harus kembali menggunakan pagu anggaran 2014. Namun, ketidakhadiran Pras membuat sejumlah fraksi yang lebih menyetujui penggunaan kembali pagu anggaran 2014, dapat leluasa mengambil keputusan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, bila lembaga eksekutif dan legislatif tak mencapai kesepakatan dalam penentuan RAPBD, maka besaran APBD yang akan digunakan pada tahun tersebut adalah anggaran yang menggunakan pagu anggaran di tahun sebelumnya. Bila pengesahan RAPBD menjadi APBD ditandai dengan diterbitkannya sebuah peraturan daerah (perda), maka penggunaan kembali APBD tahun sebelumnya di tahun yang sedang berjalan cukup ditandai dengan diterbitkannya sebuah peraturan gubernur (pergub).