Betonisasi dan Masalah Ciliwung di Mata Komunitas Ciliwung Condet

Komunitas Ciliwung Condet salah satu yang menolak rencana ini. Analisis dampak lingkungan (Amdal) yang tak pernah dibeberkan menjadi salah satu alasannya. "Alasan substansi yang pertama itu amdal-nya enggak ada. Itu standar menurut kita," kata Ketua Komunitas Ciliwung Condet, Abdul Kodir, saat ditemui di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (24/3/2015).

Abdul menilai, pemerintah kurang melibatkan para akademisi untuk mengkaji baik tidaknya proyek tersebut. Komunitas ini bahkan pernah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada Juli 2014 lalu. Yang digugat adalah surat keputusan Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta kala itu.

Menurut Abdul, rencana pemerintah membetonisasi atau menjadikan tanggul di tepi kiri dan kanan Sungai Ciliwung, tidak belajar dari kasus yang telah terjadi di wilayah Ciliwung Lama. Abdul menilai, ekosistem akibat betonisasi yang telah terjadi di kawasan itu telah menghilangkan ekosistem dan aneka ragam hayati di tepian sungai.

"Kalau dibeton, Ciliwung Lama yang sudah dibeton di BKB dari Manggarai ke laut, itu kajiannya apa? Apa karena bagus di beton?. Mungkin dari unsur konstruksinya bagus, tapi dari segi ekosistem gimana? Nol," ujar Abdul.

Karena tidak adanya paparan amdal dan kajian ekosistem, Abdul tak mengerti apa tujuan proyek itu. Jika sasarannya penangkalan banjir, Abdul menilai pemerintah tidak tepat sasaran. Masalah banjir, lanjutnya, ada di hulu Sungai Ciliwung di Puncak Bogor, yang banyak telah beralih fungsi.

"DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung sudah rusak. RTH (Ruang Terbuka Hijau) jauh berkurang. Benerin dulu setu, RTH di tambah, dan dilindungin (tepian) yang ada. Itu di daerah hulu sudah terjadi okupasi besar-besaran," kata Abdul.

Abdul melihat, ini yang tidak dilakukan pemerintah. Bahkan dia menilai pemerintah sendiri tidak memperhatikan kondisi tepian sungai, seperti di Jakarta. Ada kesan bangunan justru dibiarkan tumbuh. Padahal menurutnya sudah aturan yang melarang adanya bangunan di tepi sungai.

"Jangan salahin kalau masyarakat bikin rumah di kali. Karena pemerintah aturannya enggak tegas. Semua orang tahu. Banyak pelanggaran. Artinya, banyak pembiaran, atau bahkan kerja sama," ujar Abdul.

Ia berharap, ekosistem di Sungai Ciliwung tetap diperhatikan. Ada ragam hayati dan juga satwa yang perlu di lindungi. Misalnya, habitat senggawangan (kura-kura) yang menurutnya hampir hilang dari Ciliwung.

"Di Ciliwung ini harus perlakuan dengan baik ekosistemnya. Itu harapan kita," ujarnya.