"55 persen anggota dewan di sana berseberangan. Jadi sudah biasa saya tuh lawan semua DPRD sudah biasa satu fraksi dia penuh. Teman sih teman, tetapi kalau ribut-ribut dengan DPRD sih sudah biasa," kata Ahok, saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Jakarta Utara, pada Rabu (1/4/2015) lalu.
Dalam kesempatan itu, Ahok juga mengingatkan pegawai negeri sipil dan anggota dewan untuk bekerja bukan karena mengaharapkan materi semata.
"Dulu pernah ribut-ribut di tengah pasar. Tetapi tahunya ada preman pasar yang bela saya, katanya mending ini Bupati datang pas resmiin masjid padahal pejabatnya enggak dateng. Kalau ada cukong ngasih duit buat resmiin klenteng baru aja pada datang," sindir Ahok di Kantor Wali Kota Jakarta Utara yang menjadi tempat musrenbang itu.
Untuk diketahui, perselisihan Ahok dan DPRD DKI berawal dari temuan anggaran siluman oleh DPRD DKI senilai Rp 12,1 triliun. Ahok menolak memasukkan usulan siluman itu ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI dan menegaskan telah mengirim APBD yang sah di dalam paripurna kepada Kemendagri.
Namun, DPRD akhirnya juga mengirim dokumen RAPBD yang telah melalui pembahasan tiap komisi setelah pengesahan. Dari kejadian itu, muncul dua versi RAPBD DKI tahun 2015, versi Pemprov dan versi DPRD.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akhirnya menandatangani surat keputusan Mendagri tentang evaluasi RAPBD 2015.
Saat ini APBD DKI 2015 sudah berada di Kemendagri untuk dievaluasi, dan akan segera disahkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.