Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Taufik, Ini Dua Kegagalan Pemprov DKI pada Tahun 2014

Kompas.com - 06/04/2015, 13:08 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2014 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD yang akan digelar pada hari ini, Senin (6/4/2015) siang. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, ada dua hal yang akan dikritisi oleh lembaganya terhadap Pemerintah Provinsi DKI selama kinerja tahun 2014.

Dua hal itu adalah terkait penyerapan anggaran yang rendah dan tak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) yang berdampak terhadap defisitnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Menurut saya, nanti yang paling menonjol dan akan disorot adalah soal penyerapan karena paling kecil sepanjang sejarah DKI di bawah 40 persen. Kedua, tidak tercapainya target income, ada defisit Rp 20 triliun," kata dia.

Sebagai informasi, jumlah pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta pada tahun 2014 hanya mencapai Rp 52,17 triliun, atau defisit sekitar Rp 20 triliun dari APBD 2014 yang ditetapkan sebesar Rp 72,9 triliun. [Baca: Taufik Anggap Jokowi-Ahok Sudah Merusak Tata Pengelolaan Anggaran di DKI]

Sementara itu, dalam hal penyerapan anggaran, hingga Desember 2014, penyerapan anggaran pada APBD 2014 baru mencapai 36,07 persen dari total Rp 72,9 triliun. Padahal, serapan anggaran ditargetkan mencapai 97 persen.

Meski penyerapan rendah, Taufik menganggap Pemprov DKI beruntung. Sebab, apabila penyerapan tinggi, maka Pemprov tidak memiliki dana untuk membiayainya. Hal itu karena target pendapatan yang tidak tercapai.

"Andaikan penyerapannya 100 persen, duitnya enggak ada. Defisit Rp 20 triliun, duitnya dari mana, dari emaknya?" ujar politisi Partai Gerindra itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com