Kompas.com - 09/04/2015, 01:17 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai melepas 450 prajurit Kodam IV Diponegoro di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Para Prajurit dikirm untuk bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. KOMPAS.COM/NAZAR NURDINGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai melepas 450 prajurit Kodam IV Diponegoro di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Para Prajurit dikirm untuk bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menilai, ada cara yang bisa dilakukan oleh seorang kepala daerah yang memang berniat menghilangkan praktik korupsi dalam pengusulan anggaran, tanpa harus melanggar undang-undang. Prijanto menganggap cara tersebut juga bisa menjaga keharmonisan lembaga eksekutif dan legislatif.

Menurut Prijanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah mempraktikkan cara tersebut. Ia menganggap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seharusnya juga melakukan hal yang sama.

"(Kalau ada usulan anggaran yang tidak benar) kan dia bisa tinggal bilang ke bawahannya, 'Yang ini ditandai, tidak usah dilaksanakan.' Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Saya lihat itu yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah. Tidak perlu melanggar undang-undang, dan hubungan tetap baik," kata Prijanto seusai menghadiri sebuah diskusi di Gedung DPRD, Rabu (8/4/2015).

Prijanto mengatakan, pada dasarnya praktik korupsi dalam pengusulan anggaran terjadi hampir di semua daerah. Namun, kata dia, bukan berarti seorang kepala daerah yang berniat memberantas praktik tersebut bisa melakukannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kembali, Prijanto membandingkan cara yang dilakukan Ganjar dengan cara yang dilakukan oleh Ahok, sapaan Basuki. Menurut Prijanto, cara yang dilakukan oleh Ahok itulah yang membuat DPRD DKI sangat murka kepadanya.

"Kata Pak Ganjar Pranowo, yang seperti itu juga terjadi di provinsi lain. Sebelum dikirim ke Kemendagri, apabila gubernur menemukan yang aneh, dia melakukan komunikasi dengan legislatif untuk mempertanyakan. (Ahok) ini malah enggak. Pas udah rapat paripurna, yang dikirim malah konsep RAPBD awal yang bukan hasil pembahasan. Itu pelanggaran hukum dan pelecehan terhadap institusi," ujar dia.

Menurut Prijanto, tidak ada alasan yang memperbolehkan seseorang melanggar undang-undang, walaupun itu dengan niat tujuan baik. Sebab, ia menganggap, membenarkan seseorang untuk melanggar undang-undang sama saja dengan membiarkan rusaknya tatanan dalam kehidupan bernegara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekali kita memainkan hukum, rusak negara ini. Apa pun alasannya, kalau memang melanggar undang-undang, ya jelas salah. Pak Gubernur mengirimkan RAPBD yang bukan hasil pembahasan, itu melanggar undang-undang. Enggak bisa Gubernur beralasan ngirim yang bukan hasil pembahasan dengan alasan ada dana siluman. Ini karena ada cara untuk menghindari itu," pungkas dia.

Seperti diberitakan, panitia khusus hak angket menyatakan, Ahok telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pertama terkait penyerahan dokumen RAPBD palsu yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif.

Pelanggaran kedua terkait masalah etika. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hak angket di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015). Penyampaian laporan juga resmi mengakhiri tugas panitia khusus hak angket. Mereka meminta agar pimpinan DPRD menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluhan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tes PCR Mahal dan Sulit Akses PeduliLindungi

Keluhan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tes PCR Mahal dan Sulit Akses PeduliLindungi

Megapolitan
Janji Kampanye Cetak Wirausaha Baru, Anies: Alhamdulillah Target Tidak Tercapai, tetapi Terlampaui...

Janji Kampanye Cetak Wirausaha Baru, Anies: Alhamdulillah Target Tidak Tercapai, tetapi Terlampaui...

Megapolitan
Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Dapat Keluar 3 Jam Setelah Pengambilan Sampel

Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Dapat Keluar 3 Jam Setelah Pengambilan Sampel

Megapolitan
Cerita Andriawan Soal Pesan Terakhir Ibunya yang Tewas Tertimpa Rumah Ambruk di Kalideres

Cerita Andriawan Soal Pesan Terakhir Ibunya yang Tewas Tertimpa Rumah Ambruk di Kalideres

Megapolitan
Remaja Palak Sopir Truk di Kalideres, Polisi: Alasannya Buat Beli Rokok dan Nasi

Remaja Palak Sopir Truk di Kalideres, Polisi: Alasannya Buat Beli Rokok dan Nasi

Megapolitan
Puslabfor Polri Olah TKP Rumah di Kalideres yang Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak

Puslabfor Polri Olah TKP Rumah di Kalideres yang Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak

Megapolitan
Video Sopir Truk Dipalak di Kalideres Viral, Polisi Tangkap Pelaku yang Ternyata Masih Remaja

Video Sopir Truk Dipalak di Kalideres Viral, Polisi Tangkap Pelaku yang Ternyata Masih Remaja

Megapolitan
Ibu dan Adiknya Tewas Tertimpa Rumah Ambruk di Kalideres, Andriawan: Saya Cuma Bisa Pasrah...

Ibu dan Adiknya Tewas Tertimpa Rumah Ambruk di Kalideres, Andriawan: Saya Cuma Bisa Pasrah...

Megapolitan
Rumah Ambruk di Kalideres, Anak Korban Sempat Ikut Mencari Jasad Ibu dan Adiknya

Rumah Ambruk di Kalideres, Anak Korban Sempat Ikut Mencari Jasad Ibu dan Adiknya

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Pembatasan Kapasitas Penumpang KRL Masih Berlaku

PPKM Level 2 di Jakarta, Pembatasan Kapasitas Penumpang KRL Masih Berlaku

Megapolitan
Anies Bahas 5 Program Kolaborasi Bersama PBB

Anies Bahas 5 Program Kolaborasi Bersama PBB

Megapolitan
Kebakaran Landa Pasar Kalideres, 60 Kios Pedagang Hangus Dilalap Api

Kebakaran Landa Pasar Kalideres, 60 Kios Pedagang Hangus Dilalap Api

Megapolitan
Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak, Rumah di Kalideres Akan Dirobohkan

Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak, Rumah di Kalideres Akan Dirobohkan

Megapolitan
Pemkot Jakbar Akan Beri Santunan untuk Keluarga Korban Rumah Ambruk di Kalideres

Pemkot Jakbar Akan Beri Santunan untuk Keluarga Korban Rumah Ambruk di Kalideres

Megapolitan
Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.