Kompas.com - 09/04/2015, 01:17 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai melepas 450 prajurit Kodam IV Diponegoro di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Para Prajurit dikirm untuk bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. KOMPAS.COM/NAZAR NURDINGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai melepas 450 prajurit Kodam IV Diponegoro di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Para Prajurit dikirm untuk bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menilai, ada cara yang bisa dilakukan oleh seorang kepala daerah yang memang berniat menghilangkan praktik korupsi dalam pengusulan anggaran, tanpa harus melanggar undang-undang. Prijanto menganggap cara tersebut juga bisa menjaga keharmonisan lembaga eksekutif dan legislatif.

Menurut Prijanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah mempraktikkan cara tersebut. Ia menganggap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seharusnya juga melakukan hal yang sama.

"(Kalau ada usulan anggaran yang tidak benar) kan dia bisa tinggal bilang ke bawahannya, 'Yang ini ditandai, tidak usah dilaksanakan.' Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Saya lihat itu yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah. Tidak perlu melanggar undang-undang, dan hubungan tetap baik," kata Prijanto seusai menghadiri sebuah diskusi di Gedung DPRD, Rabu (8/4/2015).

Prijanto mengatakan, pada dasarnya praktik korupsi dalam pengusulan anggaran terjadi hampir di semua daerah. Namun, kata dia, bukan berarti seorang kepala daerah yang berniat memberantas praktik tersebut bisa melakukannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kembali, Prijanto membandingkan cara yang dilakukan Ganjar dengan cara yang dilakukan oleh Ahok, sapaan Basuki. Menurut Prijanto, cara yang dilakukan oleh Ahok itulah yang membuat DPRD DKI sangat murka kepadanya.

"Kata Pak Ganjar Pranowo, yang seperti itu juga terjadi di provinsi lain. Sebelum dikirim ke Kemendagri, apabila gubernur menemukan yang aneh, dia melakukan komunikasi dengan legislatif untuk mempertanyakan. (Ahok) ini malah enggak. Pas udah rapat paripurna, yang dikirim malah konsep RAPBD awal yang bukan hasil pembahasan. Itu pelanggaran hukum dan pelecehan terhadap institusi," ujar dia.

Menurut Prijanto, tidak ada alasan yang memperbolehkan seseorang melanggar undang-undang, walaupun itu dengan niat tujuan baik. Sebab, ia menganggap, membenarkan seseorang untuk melanggar undang-undang sama saja dengan membiarkan rusaknya tatanan dalam kehidupan bernegara.

"Sekali kita memainkan hukum, rusak negara ini. Apa pun alasannya, kalau memang melanggar undang-undang, ya jelas salah. Pak Gubernur mengirimkan RAPBD yang bukan hasil pembahasan, itu melanggar undang-undang. Enggak bisa Gubernur beralasan ngirim yang bukan hasil pembahasan dengan alasan ada dana siluman. Ini karena ada cara untuk menghindari itu," pungkas dia.

Seperti diberitakan, panitia khusus hak angket menyatakan, Ahok telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pertama terkait penyerahan dokumen RAPBD palsu yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif.

Pelanggaran kedua terkait masalah etika. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hak angket di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015). Penyampaian laporan juga resmi mengakhiri tugas panitia khusus hak angket. Mereka meminta agar pimpinan DPRD menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Dugaan Narkoba

Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Dugaan Narkoba

Megapolitan
Koja Berdarah, Ketika 3 Tewas dan Ratusan Luka-Luka dalam Konflik Makam Mbah Priok

Koja Berdarah, Ketika 3 Tewas dan Ratusan Luka-Luka dalam Konflik Makam Mbah Priok

Megapolitan
Cerita Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman Shalat Bersama Pedemo hingga Ketika Ambil Keputusan Berisiko

Cerita Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman Shalat Bersama Pedemo hingga Ketika Ambil Keputusan Berisiko

Megapolitan
BLT UMKM Wilayah Jakarta Dibuka, Ini Syarat dan Link Pendaftarannya

BLT UMKM Wilayah Jakarta Dibuka, Ini Syarat dan Link Pendaftarannya

Megapolitan
Pertikaian Para Pemuda di Tebet Bermula dari Permusuhan 2 Orang

Pertikaian Para Pemuda di Tebet Bermula dari Permusuhan 2 Orang

Megapolitan
Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jeff Smith: Konsumsi Ganja Setelah Lulus SMA dan Barang Bukti 0,52 Gram

Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jeff Smith: Konsumsi Ganja Setelah Lulus SMA dan Barang Bukti 0,52 Gram

Megapolitan
Menengok Masjid Raya KH Hasyim Ashari yang Bernuansa Betawi

Menengok Masjid Raya KH Hasyim Ashari yang Bernuansa Betawi

Megapolitan
Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Megapolitan
Kadinkes DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Kadinkes DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Megapolitan
Derita Remaja Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD Bekasi: Dipaksa Layani 5 Pria hingga Terjangkit Penyakit Kelamin

Derita Remaja Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD Bekasi: Dipaksa Layani 5 Pria hingga Terjangkit Penyakit Kelamin

Megapolitan
Ditangkap Warga, 2 Maling Motor di Ciputat Menangis dan Minta Ampun

Ditangkap Warga, 2 Maling Motor di Ciputat Menangis dan Minta Ampun

Megapolitan
Masjid Istiqlal, Ekspresi Rasa Syukur Kemerdekaan hingga Toleransi

Masjid Istiqlal, Ekspresi Rasa Syukur Kemerdekaan hingga Toleransi

Megapolitan
Alasan Inspektorat Jenderal Kemendagri Panggil Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok

Alasan Inspektorat Jenderal Kemendagri Panggil Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok

Megapolitan
PPKM Jakarta Kembali Diperpanjang hingga 3 Mei 2021

PPKM Jakarta Kembali Diperpanjang hingga 3 Mei 2021

Megapolitan
Kategori dan Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jakarta

Kategori dan Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X