Seharusnya, kata Ghoni, Presiden Jokowi tidak perlu sampai turun tangan mengurus permasalahan antara Ahok (sapaan Basuki) dengan DPRD.
"Saya pikir itu hak presiden untuk memanggil. Tetapi, Presiden lebih baik urusin yang lainlah, enggak usah Jakarta. Jakarta udah ada gubernur dan DPRD-nya. Jadi bisa urusin sendiri," ujar Abdul Ghoni di gedung DPRD DKI, Senin (13/4/2015).
Ghoni mengatakan, masih banyak perkara lain yang bisa diurusi Jokowi. Masih banyak provinsi lain yang membutuhkan perhatian Jokowi. Persoalan kisruh dalam internal Pemerintah Daerah yang terjadi di DKI Jakarta, menurut Ghoni, adalah masalah yang terlalu lokal untuk diurus oleh Presiden.
"Kalau presiden yang diurus secara global saja. Gas sekarang naik loh. Dollar naik, BBM naik tarif angkutan naik. Itu saja yang dipikirkan. Sekarang juga harus dipikirkan soal arus mudik karena mau Lebaran. Itulah yang harusnya diurus Jokowi dan menteri-menterinya," ujar Ghoni.
Ghoni mengatakan, memang antara Jokowi dengan Ahok memiliki kedekatan secara personal. Begitu pula hubungan antara Jokowi dengan Prasetio yang memang berada dalam partai yang sama. Mungkin, kata Ghoni, Jokowi merasa memiliki kemampuan untuk mendamaikan kisrih Ahok dengan DPRD ini.
"Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mau didamaikan apalagi? Kan udah cukup, Jusuf Kalla sudah mediasi juga, tapi tidak ada titik temu," ujar Ghoni.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo direncanakan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi di Istana Negara, hari ini. [Baca: Mega Arahkan Ahok dan Ketua DPRD Temui Jokowi]
Pertemuan tersebut merupakan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut diberitakan terkait dengan persoalan kekisruhan APBD DKI 2015 antara eksekutif dan legislatif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.