Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sikap Fraksi Partai Hanura Tentukan soal Hak Menyatakan Pendapat

Kompas.com - 16/04/2015, 14:14 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Hanura telah memutuskan untuk tidak mendukung terlaksananya hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut diputuskan setelah Fraksi Partai Hanura melakukan pembicaraan internal dengan dewan pimpinan pusat.

"Sikap Fraksi Partai Hanura setelah saya komunikasi dengan pimpinan pusat, baru hari ini nih kebetulan, maka Fraksi Hanura diputuskan tidak melanjutkan HMP," ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Mohamad Sangaji di gedung DPRD DKI, Kamis (16/4/2015).

Ongen, sapaan Sangaji, mengatakan tidak banyak alasan yang diberikan pimpinan pusat dengan memerintahkan Fraksi Hanura untuk tidak melanjutkan hak angket ke HMP. Ongen mengatakan Fraksi Hanura hanya diminta untuk lanjut bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai kader partai, Ongen mengaku patuh kepada pimpinan pusat. "Rakyat menunggu kerja kita," ujar Ongen.

Selama proses penyelidikan angket, kata Ongen, pimpinan pusat Hanura ternyata memiliki tim untuk memantau proses penyelidikan. Karena itu, hari ini diputuskan bahwa Fraksi Hanura tidak melanjutkan HMP, meskipun Ongen merupakan ketua tim angket.

"Iya benar saya ketua angket, tapi keputusan tertinggi soal ini ya bukan di saya," ujar Ongen.

Untuk diketahui, proses menuju digelarnya rapat paripurna pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) masih bergulir. Fraksi yang telah memberikan dukungannya terhadap HMP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Partai Demokrat dari Fraksi Demokrat-PAN.

Kemudian saat ini disusul oleh fraksi lain seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang mendukung HMP, dengan catatan tidak mendukung pemakzulan.

Sementara itu, fraksi yang menyatakan tidak mendukung adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan Partai Amanat Nasional dari Fraksi Demokrat-PAN. Saat ini bertambah dengan kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Fraksi Partai Hanura yang ikut tidak mendukung HMP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Penganiaya 4 Warga di Koja Seorang Residivis dan DPO Pembunuhan | Mobil Terguling hingga Ringsek di Jalan Pangeran Antasari

[POPULER JABODETABEK] Penganiaya 4 Warga di Koja Seorang Residivis dan DPO Pembunuhan | Mobil Terguling hingga Ringsek di Jalan Pangeran Antasari

Megapolitan
Perkara Ponsel Hilang, Pemuda Ini Sekap dan Aniaya Kekasih hingga Babak Belur

Perkara Ponsel Hilang, Pemuda Ini Sekap dan Aniaya Kekasih hingga Babak Belur

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 15 Juni 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 15 Juni 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Hujan Ringan

Megapolitan
Daur Ulang Barang Bekas, Siswa SMA di Jaksel Buat Tempat Sampah Elektrik dan Lampu Sensor Suara

Daur Ulang Barang Bekas, Siswa SMA di Jaksel Buat Tempat Sampah Elektrik dan Lampu Sensor Suara

Megapolitan
'Ngeles' Saat Ditanya Ketertarikan Ikut Pilkada Jakarta, Heru Budi: Saya Tertarik Ngambil Telur Bagus

"Ngeles" Saat Ditanya Ketertarikan Ikut Pilkada Jakarta, Heru Budi: Saya Tertarik Ngambil Telur Bagus

Megapolitan
Ulah Meresahkan Wanita di Depok, Mengaku Malaikat lalu Paksa Warga Beri Uang Sambil Marah-marah

Ulah Meresahkan Wanita di Depok, Mengaku Malaikat lalu Paksa Warga Beri Uang Sambil Marah-marah

Megapolitan
Anies Baswedan Siap Ikut Pilkada Jakarta 2024, PKS Tunggu Keputusan DPP

Anies Baswedan Siap Ikut Pilkada Jakarta 2024, PKS Tunggu Keputusan DPP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Karyawan Toko Terkait Perampokan 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2

Polisi Akan Periksa Karyawan Toko Terkait Perampokan 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2

Megapolitan
Formula E Jakarta Ditunda Tahun Depan, Heru Budi: Nanti Tanya Gubernur yang Baru

Formula E Jakarta Ditunda Tahun Depan, Heru Budi: Nanti Tanya Gubernur yang Baru

Megapolitan
'Malaikat' Mampir 7 Kali ke Rumahnya, Warga: Dikasih Rp 50.000 Minta Rp 200.000, Enggak Puas

"Malaikat" Mampir 7 Kali ke Rumahnya, Warga: Dikasih Rp 50.000 Minta Rp 200.000, Enggak Puas

Megapolitan
Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Megapolitan
Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Megapolitan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Megapolitan
Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com