Kuburan "Overload"

KOMPAS — Suatu saat, warga sebuah perumahan di pinggiran Jakarta panik. Seorang warganya meninggal dan harus dikuburkan. Masalahnya, pengurus tempat pemakaman umum setempat mengabarkan, tidak tersedia lagi tempat untuk makam baru. Alasan lain, TPU tersebut hanya untuk warga daerah tertentu saja.

Bayangkan, ada orang meninggal dan belum tahu akan dikuburkan di mana karena tempat pemakaman umum (TPU) penuh! Tidak gampang dan banyak pertimbangan religi, adat, dan kepercayaan untuk mengatakan, "Ya sudah, jenazahnya dikremasi saja."

Beruntung warga mendapat kabar, kompleks perumahan tempat almarhum tinggal sebenarnya memiliki kawasan pemakaman yang disediakan pengembang. Lokasi pemakaman yang disediakan developer itu letaknya memang lumayan jauh terpencil dan jarang digunakan. Bahkan, pemakaman itu biasa digunakan untuk menguburkan jenazah tak dikenal yang ditemukan polisi.

Kesulitan mencari tempat memakamkan jenazah seperti itu bisa terjadi di tempat lain di Jabodetabek. Tak heran jika hal itu menjadi peluang bisnis. Tarif pemakaman pun bisa berlipat dari tarif yang ditentukan pemerintah.

Walaupun tarif sewa resmi tanah kuburan hanya Rp 40.000-Rp 100.000 per tiga tahun, tarif sebenarnya yang dikenakan bisa berkali-kali lipat dari itu. Biaya mendapatkan lahan kuburan bisa mencapai jutaan rupiah. Para tetangga almarhum biasa "saweran" untuk membayarnya. Pilihannya, warga patungan agar jenazah bisa segera dimakamkan atau jenazah dibiarkan berlama-lama di kompleks?

Buat orang berduit, hal seperti itu mungkin tak jadi masalah. Tidak heran jika kemudian tumbuh tempat-tempat pemakaman, yang mudah diakses dari Jakarta, yang harganya bisa lebih mahal dibandingkan perumahan manusia yang masih hidup. Harga kavling makam di lokasi-lokasi memorial park semacam itu bisa mencapai Rp 50 jutaan hingga Rp 2 miliaran, bergantung tipe kavlingnya.

Biaya pemakaman pun silakan pilih mau yang standar, deluxe, VIP, atau bahkan VVIP. Ibarat kata, yang tidak tersedia hanya tiket jaminan masuk surga saja.

Di pemakaman umum, bukan rahasia juga, jika kemudian berkeliaran calo-calo yang mengaku bisa mendapatkan lahan kuburan. Bisik-bisik masih ada lokasi kosong dengan harga khusus pun biasa terjadi. Pemakaman yang lama tak ditengok keluarga, atau "tak bertuan", biasanya bisa "didaur ulang" untuk dijadikan makam baru.

Apalagi, berdasar peraturan, sewa tanah makam tersebut paling lama tiga tahun, dan apabila tidak diperpanjang dapat digunakan untuk pemakaman ulang. Jangan terlalu berharap, ada yang mengingatkan masa sewa makam sudah habis seperti provider seluler mengingatkan pelanggannya bahwa paket pulsa sudah habis.

Menurut data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, setiap hari ada 80-100 orang yang meninggal di Jakarta yang dikebumikan di 78 lokasi TPU seluas 598 hektar di wilayah Ibu Kota.

Ada juga kavling-kavling makam di TPU yang seolah-olah sudah ada "penghuninya", padahal masih kosong. Namun, kavling itu sudah dibeli, disiapkan jika ada keluarga atau si empunya kavling meninggal agar tak kesulitan cari lahan kuburan.

Untuk mencegah calo-calo kuburan itu, dikabarkan Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Utara, misalnya, akan memasang kamera CCTV di lokasi pemakaman. Itu belum tentu efektif karena transaksi bisa saja terjadi di mana pun.

Perluasan lahan TPU yang tengah diupayakan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta juga tidak mudah karena harga tanah yang terus melambung. Dari target perluasan 10 hektar tahun lalu, hanya terpenuhi sekitar 2 hektar.

Orang mati pun susah dapat tempat di Jakarta...

----------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di Harian Kompas edisi Jumat, 17 April 2015, dengan judul  Kuburan "Overload"