APBD DKI Cair, Ahok Masih Saja Protes Kemendagri

Kompas.com - 20/04/2015, 10:28 WIB
Dari kiri, Sekda DKI, Saefullah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat melakukan serah terima rancangan peraturan gubernur (pergub) APBD DKI 2015 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015) sore. Kahfi Dirga Cahya/KOMPAS.COMDari kiri, Sekda DKI, Saefullah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat melakukan serah terima rancangan peraturan gubernur (pergub) APBD DKI 2015 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015) sore.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2015 cair hari Senin ini (20/4/2015). Meski begitu, ia masih tak habis pikir mengapa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengesahkan pagu anggaran senilai Rp 69,286 triliun bukan Rp 72,9 triliun seperti yang tertera pada Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) APBD 2015. 

Basuki mengatakan, penetapan pagu anggaran oleh Kemendagri itu tidak sesuai dengan Pasal 314 (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam peraturan tersebut, diatur jika sebuah provinsi menggunakan peraturan gubernur (pergub) APBD, maka digunakan pagu anggaran APBD Perubahan tahun sebelumnya, yakni senilai Rp 72,9 triliun. 

"Iya dong (hari ini cair), daripada saya ribut lagi, mendingan cair," kata Basuki, di Balai Kota, Senin. 

Sebelum anggaran ditetapkan Rp 69,286 triliun, lanjut Basuki, awalnya Kemendagri hanya menetapkan Rp 63 triliun untuk pagu APBD DKI 2015. Setelah Basuki mengirim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI ke Kemendagri, akhirnya pagu anggaran meningkat Rp 69,2 triliun. Namun tetap pagu dalam APBD 2015 senilai Rp 72,9 triliun tidak disetujui Kemendagri. Dengan ini, lanjut Basuki, sudah ada sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) yang tercipta sebelum kegiatan, yakni sebesar Rp 3,6 triliun.

"Kalau pakai anggaran Rp 63 triliun, silpanya sudah Rp 9 triliun, lebih gila tuh Dirjen-nya (Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri - Reydonnyzar Moenek). Tapi ya sudahlah, dia memang pintar cari Undang-undangnya, tapi ujung kalimatnya dia apa? 'tidak boleh sama dong (pagu anggaran di) pergub dengan perda'. Artinya apa? Kamu maksa saya buat baik-baikin DPRD yang jelas-jelas masukin dana siluman, kan lucu gitu loh. Tapi ya udahlah, daripada saya ngomong lagi, nanti dia coret lagi tuh semua (anggaran)," kata Basuki.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 dari 47 Pasien Covid-19 yang Jalani Isolasi di RSD Stadion Patriot Sembuh

14 dari 47 Pasien Covid-19 yang Jalani Isolasi di RSD Stadion Patriot Sembuh

Megapolitan
Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Megapolitan
PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Megapolitan
Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Megapolitan
Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Megapolitan
Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Megapolitan
Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X