Taufik Sarankan Ahok Perbaiki Satpol PP daripada Rekrut TNI-Polri

"Kan kalau seperti itu jadi ada dua pembiayaan kan enggak boleh. Malah bisa melanggar undang-undang nanti," ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Selasa (21/4/2015).

Taufik menjelaskan, TNI dan Polri sudah mendapat gaji sendiri. Jika Pemerintah Provinsi DKI mempekerjakan mereka, mereka akan mendapat dua honor.

Hal tersebut, kata Taufik, melanggar peraturan. Selain itu, Taufik mengatakan alokasi anggaran untuk honor TNI Polri tersebut lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas Satpol PP.

Dia mengatakan, jika Ahok, sapaan Basuki, merasa kinerja Satpol PP saat ini kurang baik, seharusnya Satpol PP lah yang harus diperbaiki. Bukan mengganti perannya dengan TNI-Polri.

"Jangan kalau ada kelemahan, malah ganti orang. Itu kan saya kira merusak tatanan. Lebih baik meningkatkan kualitas Satpol PP saja," ucapnya.

Untuk diketahui Gubernur Ahok mengusulkan sejumlah dana untuk honorarium personel TNI dan Polri pada Rapergub APBD 2015.

Ahok mengatakan, penyusunan rencana ini didasari fakta bahwa anggota TNI dan Polri memiliki tingkat kedisiplinan yang baik. Ahok diketahui telah menandatangani Peraturan Gubernur yang mengatur tentang hal ini.

Berdasarkan dokumen Pergub yang diunduh dari situs web Pemprov DKI, jakarta.go.id, Pergub bernomor 138 tahun 2015 itu ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2015.

Pasal ke-7 Pergub itu mengatur biaya pemberian honorarium dianggarkan pada SKPD Pemprov DKI yang memiliki tugas dan fungsi pengamanan, penertiban, dan penjangkauan.

Pergub berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur besaran honorarium sebesar Rp 250.000 per hari untuk setiap orang dan uang makan paling banyak sebesar Rp 38.000 per hari untuk setiap orang.

Pergub mengatur setiap anggota TNI atau Polri yang direkrut untuk menjadi tenaga honorer harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinannya, minimal Komandan Kodim untuk TNI, dan Kapolres untuk Polri.