Taufik Sarankan Ahok Perbaiki Satpol PP daripada Rekrut TNI-Polri

Kompas.com - 21/04/2015, 17:08 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik menunggu print out RAPBD di ruangan kerjanya, Jumat (20/3/2015). Jessi Carina Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik menunggu print out RAPBD di ruangan kerjanya, Jumat (20/3/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik tidak menyetujui rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ingin memanfaatkan anggota TNI-Polri menjadi tenaga honorer. Menurut Taufik, hal tersebut justru berpotensi melanggar undang-undang.

"Kan kalau seperti itu jadi ada dua pembiayaan kan enggak boleh. Malah bisa melanggar undang-undang nanti," ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Selasa (21/4/2015).

Taufik menjelaskan, TNI dan Polri sudah mendapat gaji sendiri. Jika Pemerintah Provinsi DKI mempekerjakan mereka, mereka akan mendapat dua honor.

Hal tersebut, kata Taufik, melanggar peraturan. Selain itu, Taufik mengatakan alokasi anggaran untuk honor TNI Polri tersebut lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas Satpol PP.

Dia mengatakan, jika Ahok, sapaan Basuki, merasa kinerja Satpol PP saat ini kurang baik, seharusnya Satpol PP lah yang harus diperbaiki. Bukan mengganti perannya dengan TNI-Polri.

"Jangan kalau ada kelemahan, malah ganti orang. Itu kan saya kira merusak tatanan. Lebih baik meningkatkan kualitas Satpol PP saja," ucapnya.

Untuk diketahui Gubernur Ahok mengusulkan sejumlah dana untuk honorarium personel TNI dan Polri pada Rapergub APBD 2015.

Ahok mengatakan, penyusunan rencana ini didasari fakta bahwa anggota TNI dan Polri memiliki tingkat kedisiplinan yang baik. Ahok diketahui telah menandatangani Peraturan Gubernur yang mengatur tentang hal ini.

Berdasarkan dokumen Pergub yang diunduh dari situs web Pemprov DKI, jakarta.go.id, Pergub bernomor 138 tahun 2015 itu ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2015.

Pasal ke-7 Pergub itu mengatur biaya pemberian honorarium dianggarkan pada SKPD Pemprov DKI yang memiliki tugas dan fungsi pengamanan, penertiban, dan penjangkauan.

Pergub berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur besaran honorarium sebesar Rp 250.000 per hari untuk setiap orang dan uang makan paling banyak sebesar Rp 38.000 per hari untuk setiap orang.

Pergub mengatur setiap anggota TNI atau Polri yang direkrut untuk menjadi tenaga honorer harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinannya, minimal Komandan Kodim untuk TNI, dan Kapolres untuk Polri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Megapolitan
Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Megapolitan
Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

Megapolitan
Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Megapolitan
Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Megapolitan
Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Megapolitan
Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Megapolitan
Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
Video Pengemudi Bus dan Mobil Pribadi Adu Mulut di Jalan Viral

Video Pengemudi Bus dan Mobil Pribadi Adu Mulut di Jalan Viral

Megapolitan
11 Pasien Covid-19 di The Green Hotel Dipindahkan ke RS Darurat Stadion Patriot Bekasi

11 Pasien Covid-19 di The Green Hotel Dipindahkan ke RS Darurat Stadion Patriot Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X