Kompas.com - 17/05/2015, 17:19 WIB
Kepala SMAN 3 Setiabudi, Retno Listyarti. Foto diambil pada Senin (20/4/2015). Kompas.com/Robertus BelarminusKepala SMAN 3 Setiabudi, Retno Listyarti. Foto diambil pada Senin (20/4/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala SMA Negeri 3 Jakarta Retno Listyarti mengungkapkan alasan mengapa organisasi yang ia pimpin, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta. Menurut Retno, organisasinya adalah memiliki level nasional dan tidak hanya berkedudukan di DKI Jakarta. Maka itu, ia menilai wajar apabila FSGI tidak tercatat di Kesbangpol.

"FSGI kan skalanya nasional. Anggota kami kan organisasi-organisasi guru. Kalau kami kemudian tidak tercatat atau tidak ada di Kesbangpol DKI, wajar dong, kan (levelnya) nasional," ujar dia di Kantor LBH Jakarta, Minggu (17/5/2015).

Sebelumnya, Arie mempertanyakan peran Retno yang hingga kini masih menjabat sebagai Sekjen FSGI. Sebab, lanjut dia, organisasi itu tidak terdaftar di Pemprov DKI maupun di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Saya juga mempertanyakan organisasi itu. Saya tanya ke Pak Ratiyono (Kepala Badan Kesbangpol) kalau organisasi itu tidak punya izin dan tidak terdaftar di Kesbangpol, juga Kementerian (Dalam Negeri)," kata Arie, seusai melepas distribusi naskah soal UN SD, di SD Menteng 03, Jakarta, Sabtu (16/5/2015).

Retno merupakan mantan Kepala SMA 3 yang baru saja dicopot dari jabatannya. Ia diketahui tidak berada di sekolahnya saat penyelenggaraan ujian nasional (UN), Selasa (14/4/2015). Saat itu, ia justru berada di SMAN 2 saat Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melakukan tinjauan penyelenggaraan UN di sekolah tersebut.

Meski demikian, Retno merasa tidak melakukan kesalahan karena saat itu ia sedang diwawancarai sebuah stasiun televisi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal FSGI. Menurut dia, tugasnya di FSGI diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Lahan Bintaro Xchange Digugat oleh Warga yang Mengaku Ahli Waris

Saat Lahan Bintaro Xchange Digugat oleh Warga yang Mengaku Ahli Waris

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Megapolitan
Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Megapolitan
3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Megapolitan
Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.