Kompas.com - 04/06/2015, 11:32 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama belum menyepakati penuh pembangunan Light Rail Transit (LRT) oleh PT Adhi Karya. Sebab, PT Adhi Karya meminta hak pakai lahan yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan kereta layang ringan tersebut. Padahal, karena keterbatasan ruang, penggunaan lahan di ruang terbuka hijau (RTH) menjadi pertimbangan sulit Pemprov DKI. 

"Makanya (Adhi Karya) jangan main nabrak-nabrak (RTH) gitu. Itu melanggar Undang-undang dan bisa dipidana nanti," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (4/6/2015). 

Oleh karena itu, Basuki menginstruksikan Deputi Gubernur bidang Industri Perdagangan dan Transportasi (Indagtrans) Soetanto Soehodho untuk duduk bersama Menteri BUMN, Kementerian Perhubungan, serta Adhi Karya untuk membahas lebih lanjut perihal tersebut. Apabila hanya trase yang dilewati LRT, kata Basuki, Adhi Karya bisa melintasinya. Sementara jika Adhi Karya ingin membuat depo di RTH, Basuki memastikan tidak akan memberi izin.

"Masuk akal enggak nih Adhi Karya mau bangun (LRT) dan pinjam duit? Sedangkan hitungan kami jelas, yang namanya bangun infrastruktur, railing stock sama signaling operational, masuk akal dengan pembagian 30 persen mereka dan kami 70 persen," kata Basuki. 

Basuki menginginkan Pemprov DKI mengkaji detail rencana pembangunan proyek ini sebelum mengajukan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden Joko Widodo. Adhi Karya sebelumnya menginginkan hak pakai atas sejumlah lahan milik Pemprov DKI, antara lain tanah seluas 6 hektar di Cibubur untuk depo LRT dan lahan di Cawang untuk stasiun.

Salah satu lahan yang diminta Adhi Karya adalah lahan milik Pemprov DKI di Cibubur dan Cawang untuk koridor Cibubur-Cawang. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kota Jakarta seharusnya memiliki RTH setidaknya 30 persen dari luas wilayahnya. Sementara itu, RTH Jakarta saat ini hanya sekitar 11 hingga 12 persen dari luas wilayah.

Basuki menyoroti status Adhi Karya sebagai perusahaan pelat merah yang berorientasi komersial dan tidak menjalankan Public Service Obligation (PSO). Apabila nantinya Pemprov DKI Jakarta memberi hak pakai lahan pada Adhi Karya, dikhawatirkan perusahaan lain dapat meminta hak yang sama.

"Artinya kalau DKI bisa meminjamkan lahan itu (secara) gratis pada Adhi Karya, misalnya, mestinya juga bisa gratis kepada yang lain kan. Itu yang kita harus hati-hati karena ini kan aset negara," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo RKUHP di Gedung DPR/MPR RI, BEM UI Kerahkan 250 Massa Aksi

Demo RKUHP di Gedung DPR/MPR RI, BEM UI Kerahkan 250 Massa Aksi

Megapolitan
29 Ternak di Tangerang Dipotong Paksa akibat PMK, Pemkot Sebut Dagingnya Masih Bisa Dikonsumsi

29 Ternak di Tangerang Dipotong Paksa akibat PMK, Pemkot Sebut Dagingnya Masih Bisa Dikonsumsi

Megapolitan
Polda Metro Lakukan Penyelidikan Maraton 3 Laporan Dugaan Penistaan Agama yang Menyeret Roy Suryo

Polda Metro Lakukan Penyelidikan Maraton 3 Laporan Dugaan Penistaan Agama yang Menyeret Roy Suryo

Megapolitan
825 Ternak di Kota Tangerang Terjangkit PMK, 3 Ekor di Antaranya Mati

825 Ternak di Kota Tangerang Terjangkit PMK, 3 Ekor di Antaranya Mati

Megapolitan
Hari Ini, Polda Metro Tentukan Status Roy Suryo dalam Kasus Meme Patung Sang Buddha Mirip Jokowi

Hari Ini, Polda Metro Tentukan Status Roy Suryo dalam Kasus Meme Patung Sang Buddha Mirip Jokowi

Megapolitan
Penjual Buang Kotoran Hewan Kurban ke Saluran Air dan Bikin Mampet, Air Got Masuk Halaman Rumah Warga

Penjual Buang Kotoran Hewan Kurban ke Saluran Air dan Bikin Mampet, Air Got Masuk Halaman Rumah Warga

Megapolitan
Mayat Pria Dalam Karung Ditemukan di Kali Pesanggrahan

Mayat Pria Dalam Karung Ditemukan di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Pemprov DKI Baru Cek Izin Holywings Usai Ramai Kasus Penistaan Agama

Pemprov DKI Baru Cek Izin Holywings Usai Ramai Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Kegiatan Olahraga dan Konser Musik Akan Meriahkan Grand Launching JIS pada Juli 2022

Kegiatan Olahraga dan Konser Musik Akan Meriahkan Grand Launching JIS pada Juli 2022

Megapolitan
Dompet Tercemplung, Warga Panggil Damkar untuk Bongkar Tutup Selokan di Depan Pasar Kelapa Gading

Dompet Tercemplung, Warga Panggil Damkar untuk Bongkar Tutup Selokan di Depan Pasar Kelapa Gading

Megapolitan
Satpol PP Segel Holywings Tanjung Duren: Operasionalnya Tak Sesuai Perizinan

Satpol PP Segel Holywings Tanjung Duren: Operasionalnya Tak Sesuai Perizinan

Megapolitan
Laporan Dugaan Penistaan Agama oleh Roy Suryo di Bareskrim Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

Laporan Dugaan Penistaan Agama oleh Roy Suryo di Bareskrim Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Polisi Periksa Manajemen Holywings Terkait Promosi Miras Bernada Penistaan Agama

Polisi Periksa Manajemen Holywings Terkait Promosi Miras Bernada Penistaan Agama

Megapolitan
Satpol PP Belum Pastikan Apakah 'Outlet' Holywings di Gunawarman Ditutup Permanen

Satpol PP Belum Pastikan Apakah "Outlet" Holywings di Gunawarman Ditutup Permanen

Megapolitan
Pelapor Roy Suryo soal Meme Patung di Candi Borobudur Diperiksa di Mapolda Metro Jaya

Pelapor Roy Suryo soal Meme Patung di Candi Borobudur Diperiksa di Mapolda Metro Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.