Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Bersikeras Fraksi Nasdem dan PKB Dukung HMP

Kompas.com - 08/06/2015, 08:56 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik bersikeras mengatakan bahwa Fraksi Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung hak menyatakan pendapat (HMP) meskipun ketua fraksi masing-masing telah menyatakan bahwa mereka tidak mendukung HMP.

"Kan kemarin yang ngomong anak buahnya Bestari (Ketua Fraksi Partai Nasdem), kan dia ngomong di rapimgab (rapat pimpinan gabungan) atas nama siapa? Kalau diundang rapimgab itu ya harusnya atas nama fraksi," ujar Taufik ketika dihubungi, Senin (8/6/2015).

Taufik pun menyalahkan Bestari yang tidak menghadiri sendiri rapat pimpinan soal tindak lanjut angket kemarin. Dia mengatakan, Bestari terlalu meremehkan forum rapat pimpinan.

Taufik menjelaskan, pada saat rapim anggota Fraksi Partai Nasdem, Hasan Basri, yang hadir dalam rapat, mengatakan bahwa dia mendukung HMP. Suara dukungan dari Hasan Basri itu merupakan dukungan dari fraksi, bukan dukungan pribadi.

Begitu pun dengan Fraksi PKB. Ketika rapim, perwakilan fraksi tersebut yang hadir dalam rapat, kata Taufik, juga menyatakan mendukung HMP. Menurut Taufik, tiap anggota yang hadir dalam rapat mewakili fraksi masing-masing sehingga segala pendapat dinilai menjadi pendapat fraksi.

Taufik mengaku kecewa karena dua ketua fraksi membantah. Menurut dia, keduanya melecehkan forum rapim.

"Bestari bilang rapimgab ecek-ecek. Suruh dia baca lagi tata tertib, makanya suruh belajar dululah. Kalau begitu, dia melecehkan ketua loh. Rapimgab itu yang mimpin ketua, rapimgab itu serius. Kalau marah, ya marahin anak buahnya, jangan rapimgabnya. Kalau rapimgab ecek-ecek, terus dia juga jadi DPRD ecek-ecek dong," ujar Taufik.

"Pokoknya dia dukung HMP, yang datang ke rapim itu atas nama fraksi. Enggak ada atas nama pribadi. Dibaca aturan, tata tertibnya, makanya jadi anggota Dewan tuh dibaca tata tertibnya. PKB juga sama mendukung melanjutkan secara fraksi," kata Taufik.


Membantah

Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus membantah fraksinya mendukung HMP dalam rapat pimpinan gabungan kemarin sore. Bestari mengatakan apa yang dilakukan fraksinya hanyalah menyetujui untuk membawa hasil angket ke rapat bamus dan diparipurnakan.

"Kita tidak pernah dukung HMP, tetapi kita hormat pada konstitusi. Kalau persyaratan didukung 20 orang lebih dari satu fraksi terpenuhi, silakan saja diagendakan (paripurna)," ujar Bestari ketika dihubungi, Kamis (4/5/2015).

Dukungan 20 orang yang berasal lebih dari satu fraksi memang merupakan persyaratan bagi anggota Dewan untuk mengusulkan HMP. Apabila persyaratan itu sudah terpenuhi, kata Bestari, hasil angket harus ditindaklanjuti. Fraksi Nasdem mendukung tindak lanjut angket karena persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Hasbiallah juga membantah bahwa fraksinya mendukung hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hasbiallah mengatakan, secara fraksi, Fraksi PKB tetap menolak HMP.

"Bilangin ke Pak Pras (Ketua DPRD DKI), jangan menganaktirikan PKB. Kemarin, kawan-kawan salah persepsi, yang hadir sekretaris fraksi, yaitu Pak Mualim. Karena saya anggap tidak begitu penting, saya tidak hadir. Pembahasan HMP kami pikir sudah selesai," ujar Hasbiallah di Gedung DPRD, Kamis (4/6/2015).

Hasbi mengatakan, kebetulan, secara individu, Sekretaris Fraksi PKB Mualim memang mendukung HMP. Hasbi mengatakan, Mualim memang memaparkan hal tersebut ketika rapat pimpinan. Mualim sesungguhnya mendukung HMP meskipun fraksinya menolak HMP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com