Kompas.com - 10/06/2015, 18:01 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan warga Kampung Pulo turun ke Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (10/6/2015). Mereka menolak menolak rencana pemerintah memindahkan mereka ke rumah susun.

Sambil membawa spanduk, puluhan pria, wanita, serta anak-anak menduduki Jalan Jatinegara Barat dari arah Kampung Melayu menuju arah Matraman. Aksi tersebut dilangsungkan warga selama satu jam sebelum akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 14.00.

Beberapa spanduk yang dibawa warga bertuliskan 'Save Kampung Pulo', 'Kampung Pulo sudah ada sebelum Indonesia Merdeka, jangan pandang kami sebelah mata', 'kampung kami bukan kampung liar, mau bongkar wajib bayar', dan 'siapa yang dzalim kami akan hajar'.

Warga ingin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendengar aspirasi mereka. "Kami turun ke jalan biar didengar Ahok. Kita punya surat bayar PBB mana ganti ruginya," kata Jubaedah, Rabu (10/6/2015).

Aksi berlangsung damai meski lalu lintas menjadi terganggu. Kendaraan yang melintas di lokasi aksi sempat macet panjang. Beberapa petugas kepolisian turun mengatur lalu lintas.

Karto, seorang pengurus RT 16 RW 03 Kampung Pulo, mengatakan, tuntutan warga adalah  pembayaran ganti rugi. Mereka mengacu perkataan Joko Widodo saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kami minta Ahok membayar. Ini spontan dari hati warga Kampung Pulo," ujar Karto.

Salah satu warga RT 04 RW 03 Kampung Pulo, Hasmawati (42) bahkan menentukan besaran biaya ganti rugi. Dia meminta pemerintah membayar 25 persen dari NJOP daerah Kampung Pulo.

"Saya cuma minta dibayar ganti untung. Kita bukan mau mempersulit pemerintah untuk relokasi," ujarnya.

Menurut Hasmawati, Gubernur Basuki pernah menyatakan akan mengganti rugi sebesar 25 persen dari NJOP. Namun, warga kecewa karena saat rapat di Kecamatan Jatinegara pembayarannya dilakukan setelah proses normalisasi berjalan 75 persen.

Hasmawati meminta pemerintah memberikan ganti rugi dulu sebelum digusur. "Kita minta dibayar dulu sebelum pindah ke rusun jangan pas proses normalisasi berjalan 75 persen," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa warga Kampung Pulo kembali direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat. Sebagian warga yang direlokasi itu mengaku keberatan pindah ke rusun. Pasalnya, mereka tak mendapat ganti rugi. Meskipun rusun Jatinegara Barat dibangun bak apartemen, warga tak tertarik karena harus membayar sewa rusun lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

Megapolitan
Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Megapolitan
Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Megapolitan
Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.