Tolak Direlokasi, Warga Kampung Pulo Turun ke Jalan

Sambil membawa spanduk, puluhan pria, wanita, serta anak-anak menduduki Jalan Jatinegara Barat dari arah Kampung Melayu menuju arah Matraman. Aksi tersebut dilangsungkan warga selama satu jam sebelum akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 14.00.

Beberapa spanduk yang dibawa warga bertuliskan 'Save Kampung Pulo', 'Kampung Pulo sudah ada sebelum Indonesia Merdeka, jangan pandang kami sebelah mata', 'kampung kami bukan kampung liar, mau bongkar wajib bayar', dan 'siapa yang dzalim kami akan hajar'.

Warga ingin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendengar aspirasi mereka. "Kami turun ke jalan biar didengar Ahok. Kita punya surat bayar PBB mana ganti ruginya," kata Jubaedah, Rabu (10/6/2015).

Aksi berlangsung damai meski lalu lintas menjadi terganggu. Kendaraan yang melintas di lokasi aksi sempat macet panjang. Beberapa petugas kepolisian turun mengatur lalu lintas.

Karto, seorang pengurus RT 16 RW 03 Kampung Pulo, mengatakan, tuntutan warga adalah  pembayaran ganti rugi. Mereka mengacu perkataan Joko Widodo saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kami minta Ahok membayar. Ini spontan dari hati warga Kampung Pulo," ujar Karto.

Salah satu warga RT 04 RW 03 Kampung Pulo, Hasmawati (42) bahkan menentukan besaran biaya ganti rugi. Dia meminta pemerintah membayar 25 persen dari NJOP daerah Kampung Pulo.

"Saya cuma minta dibayar ganti untung. Kita bukan mau mempersulit pemerintah untuk relokasi," ujarnya.

Menurut Hasmawati, Gubernur Basuki pernah menyatakan akan mengganti rugi sebesar 25 persen dari NJOP. Namun, warga kecewa karena saat rapat di Kecamatan Jatinegara pembayarannya dilakukan setelah proses normalisasi berjalan 75 persen.

Hasmawati meminta pemerintah memberikan ganti rugi dulu sebelum digusur. "Kita minta dibayar dulu sebelum pindah ke rusun jangan pas proses normalisasi berjalan 75 persen," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa warga Kampung Pulo kembali direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat. Sebagian warga yang direlokasi itu mengaku keberatan pindah ke rusun. Pasalnya, mereka tak mendapat ganti rugi. Meskipun rusun Jatinegara Barat dibangun bak apartemen, warga tak tertarik karena harus membayar sewa rusun lagi.