"Ahok Tolong Dikasih Tahu, Kami Hanya Ingatkan Jangan Tabrak Aturan"

Kompas.com - 01/07/2015, 14:26 WIB
Anggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaAnggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mengoreksi pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Prabowo, institusinya tidak pernah menolak kehadiran light rail transit (LRT) di Jakarta.

Ia menegaskan, yang dipermasalahkan oleh DPRD adalah proses penunjukan dua BUMD yang tanpa melalui proses lelang.

"Kami bukan tidak setuju LRT, tetapi lakukan sesuai aturan. Ahok tolong dikasih tahu, tidak ada penolakan dari kami. Kami hanya mengingatkan jangan menabrak aturan yang ada," kata Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Prabowo juga mengatakan, jajaran Pemprov DKI perlu melakukan pemaparan seputar proyek tersebut ke DPRD, terutama mengenai alasan Ahok yang melakukan penunjukan langsung dua BUMD, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya. [Baca: Ahok Sebut Pemberian Modal Rp 7,7 Triliun ke PT Jakpro Sesuai Perda]

"Jika dia merasa benar, tolong paparkan di Dewan agar tidak ada masalah di kemudian hari. Paparan aspek hukum khususnya," ujar dia.

Tadi pagi, Ahok melontarkan pernyataan yang menantang anggota DPRD agar memberi solusi atas rencana pembangunan LRT. Ia mengimbau anggota DPRD untuk tidak sekadar memberi kritik semata. [Baca: Ahok: Kalau DPRD Enggak Setuju LRT, Kasih Tahu Cara Atasi Macet Jakarta]

"DPRD kalau enggak setuju (proyek pembangunan LRT), kasih tahu gimana caranya. Macetnya Jakarta sudah parah, LRT masuknya ke UU khusus Perkeretaapian, salahnya di mana?" kata dia di Balai Kota.

Dalam kesempatan itu, ia juga sempat melontarkan kata "bodoh" yang ditunjukkannya kepada anggota DPRD. Prabowo pun menanggapi pernyataan Ahok itu.

"Lebih baik jadi orang bodoh yang taat aturan daripada pintar nabrak aturan. Deputi Gubernur saja bilang harus lelang tuh," kata Prabowo.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

Megapolitan
Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Megapolitan
Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Megapolitan
Hati-hati Anggota Gadungan, Masyarakat Diminta Konfirmasi ke BNN jika Kerabatnya Ditangkap

Hati-hati Anggota Gadungan, Masyarakat Diminta Konfirmasi ke BNN jika Kerabatnya Ditangkap

Megapolitan
Gugus Tugas Tangsel Pastikan Rumah Lawan Covid-19 Tak Ditutup Selama Pandemi Belum Berakhir

Gugus Tugas Tangsel Pastikan Rumah Lawan Covid-19 Tak Ditutup Selama Pandemi Belum Berakhir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X