Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Akui Turut Senang DKI Dapat Rapor WDP dari BPK

Kompas.com - 09/07/2015, 15:45 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui ada sisi positif DKI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014.

Basuki yang sempat marah-marah terhadap temuan BPK, kini mengaku tidak mempersoalkan temuan BPK tersebut. 

"Kalau ada indikasi merugi, kan bisa diperbaiki dalam waktu 60 hari. Saya tidak mempersoalkan temuannya, saya justru juga senang karena anak buah saya yang kerjanya enggak bagus, hanya main-main gitu ya ketahuan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (9/7/2015).

Ahok, sapaan Basuki hanya mempermasalahkan temuan BPK yang menyebutkan adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga Rp 191 miliar untuk pembelian lahan pembangunan Rumah Sakit Kanker di lahan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

Akibatnya ia harus membatalkan rencana pembangunan RS khusus kanker. Basuki kesal karena DKI sudah berhasil membeli lahan sesuai harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), namun diminta BPK untuk menggunakan harga appraisal (taksiran) dan harga yang didapatkan jauh lebih mahal. [Baca: Sanusi Sayangkan Sikap Ahok, Seharusnya Keputusan BPK Disikapi dengan Arif ]

"Makanya saya bilang BPK itu kalau mengaudit pakai substansi jangan cuman bilang aturan saja. Makanya enggak heran saya bilang di Indonesia ada provinsi yang kepala daerahnya korupsi dikasih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena dia memang hitungnya cuma ngomong prosedural gitu loh. Itu saja yang saya protes," kata Basuki. 

Lebih lanjut, dia meminta audit penilaian laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan transparan.

Hal ini untuk meminimalisir kecurigaan terhadap lembaga pemerintah tersebut. Sebab, lanjut dia, ada kota, kabupaten, provinsi yang dulu mendapt opini WDP karena masalah aset dan belum diperbaiki, namun akhirnya mendapat opini WTP.

Sementara di Jakarta, kata Basuki, banyak masalah aset yang belum terselesaikan namun tetap mendapat opini WTP.

"Lucunya, BPK kasih opini WTP dengan catatan. Kalau dengan catatan mah menurut saya opininya WDP, kalau tanpa pengecualian ya enggak ada catatannya. Sekarang kami sedang berusaha memperbaiki masalah aset yang sudah ada sejak zaman Pak Foke (Fauzi Bowo), eh malah dikasih WDP. Jadi aneh gitu loh," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDB SMP Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

PPDB SMP Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

Megapolitan
Gudang Ekspedisi di Bogor Disebut Mirip Kelab Malam, Setel Musik Kencang hingga Diprotes Warga

Gudang Ekspedisi di Bogor Disebut Mirip Kelab Malam, Setel Musik Kencang hingga Diprotes Warga

Megapolitan
PPDB 'Online', Disdik DKI Jamin Tak Ada Celah bagi Oknum Jual Beli Kursi Sekolah

PPDB "Online", Disdik DKI Jamin Tak Ada Celah bagi Oknum Jual Beli Kursi Sekolah

Megapolitan
Selebgram Zoe Levana Bantah Tudingan Terjebak di Jalur Transjakarta Cuma 'Settingan'

Selebgram Zoe Levana Bantah Tudingan Terjebak di Jalur Transjakarta Cuma "Settingan"

Megapolitan
Kasus DBD di Tangerang Selatan Meningkat, Paling Banyak di Pamulang

Kasus DBD di Tangerang Selatan Meningkat, Paling Banyak di Pamulang

Megapolitan
'Flashback' Awal Kasus Pembunuhan Noven di Bogor, Korban Ditusuk Pria yang Diduga karena Dendam

"Flashback" Awal Kasus Pembunuhan Noven di Bogor, Korban Ditusuk Pria yang Diduga karena Dendam

Megapolitan
Ketua Kelompok Tani KSB Dibebaskan Polisi Usai Warga Tinggalkan Rusun

Ketua Kelompok Tani KSB Dibebaskan Polisi Usai Warga Tinggalkan Rusun

Megapolitan
Polda Metro: Dua Oknum Polisi yang Tipu Petani di Subang Sudah Dipecat

Polda Metro: Dua Oknum Polisi yang Tipu Petani di Subang Sudah Dipecat

Megapolitan
Pasar Jambu Dua Bogor Akan Beroperasi Kembali Akhir Juli 2024

Pasar Jambu Dua Bogor Akan Beroperasi Kembali Akhir Juli 2024

Megapolitan
PPDB SD Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur dan Jadwalnya

PPDB SD Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur dan Jadwalnya

Megapolitan
Larang Bisnis 'Numpang' KK Dalam Pendaftaran PPDB, Disdik DKI: Kalau Ada, Laporkan!

Larang Bisnis "Numpang" KK Dalam Pendaftaran PPDB, Disdik DKI: Kalau Ada, Laporkan!

Megapolitan
Anak-anak Rawan Jadi Korban Kekerasan Seksual, Komnas PA: Edukasi Anak sejak Dini Cara Minta Tolong

Anak-anak Rawan Jadi Korban Kekerasan Seksual, Komnas PA: Edukasi Anak sejak Dini Cara Minta Tolong

Megapolitan
Ditipu Oknum Polisi, Petani di Subang Bayar Rp 598 Juta agar Anaknya Jadi Polwan

Ditipu Oknum Polisi, Petani di Subang Bayar Rp 598 Juta agar Anaknya Jadi Polwan

Megapolitan
Polisi Periksa Selebgram Zoe Levana Terkait Terobos Jalur Transjakarta

Polisi Periksa Selebgram Zoe Levana Terkait Terobos Jalur Transjakarta

Megapolitan
Polisi Temukan Markas Gangster yang Bacok Remaja di Depok

Polisi Temukan Markas Gangster yang Bacok Remaja di Depok

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com