"Memang betul itu suka-suka Ahok. Jadi, kewenangan dia, itu memang betul. Kami enggak menyangkal juga," ujar Gembong di Gedung DPRD, Senin (13/7/2015).
Akan tetapi, kata Gembong, akan lebih baik apabila segala kebijakan dirumuskan bersama-sama, khususnya dengan DPRD yang merupakan mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI.
Menurut Gembong, perombakan struktur jabatan DKI memiliki tujuan baik, yakni demi kepentingan rakyat. Basuki dinilai membutuhkan saran dari berbagai pihak untuk mencapai kepuasan masyarakat.
Gembong mengatakan, salah satu pihak yang bisa dimintai saran adalah DPRD. "Kalau kewenangan yang kami miliki, kami share, kan enak. Siapa tahu ada jalan keluar lebih baik. Apa salahnya? Kan yang kita bicarakan menyangkut pelayanan masyarakat. Ahok bicara efektif dan efisien, mungkin itu iya bagi pemda, tetapi belum tentu efektif bagi warga," ujar Gembong.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mengkhawatirkan beberapa pihak yang mengkritik kebijakannya dalam mengevaluasi pejabat dalam waktu tiga bulan hingga enam bulan. [Baca: Ahok: Suka-suka Saya Dong Mau Ganti Pejabat Kapan Pun]
Menurut dia, perombakan pegawai negeri sipil (PNS) DKI merupakan hak prerogatif yang dimiliki seorang gubernur.
"Banyak yang kritik saya terlalu cepat ganti pejabat. Suka-suka saya, dong, mau ganti pejabat kapan pun. Kenapa enggak kalau buat mengganti pejabat yang lebih bagus," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.