Kemudian apakah penyajian mie Belitung ala Ahok menjamin DPRD menerbitkan Perda APBD 2016?
"Enggaklah. Intinya dengan acara silaturahim ini, dapat menyehatkan hubungan antara eksekutif dan legislatif," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Minggu (26/7/2015).
Ke depannya, ia berharap, pihak eksekutif maupun legislatif lebih mementingkan bekerja merealisasikan program-program unggulan DKI. Di sisi lain, anggota fraksi PDI-Perjuangan itu juga berharap kedua pihak untuk membuka lembaran baru dan tidak lagi saling menyalahkan seperti yang pernah terjadi saat pembahasan APBD 2015.
"Jangan sampai yang kemarin terulang lagi. Dua lembaga (Pemprov DKI dan DPRD) ini kan sama-sama lembaga yang dihargai, dipilih rakyat, sama-sama-sama amanah rakyat. Jadi uang rakyat ya seharusnya dipakai yang baik buat rakyat, simple kan," kata Prasetio.
Sementara itu, anggota fraksi Gerindra Prabowo Soenirman juga tak menjamin DPRD dapat menerbitkan Perda APBD 2016. Yang terpenting adalah bagaimana Ahok bisa menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD DKI. Selain itu, ia juga meminta DPRD dilibatkan dalam pembahasan APBD 2016.
"Kalau soal itu (penerbitan Perda APBD 2016) kembali lagi sama Pak Ahok, apakah dia bisa membangun komunikasi dengan teman-teman DPRD? Jadi kuncinya sebenarnya dengan membangun komunikasi. Kedua, bagaimana Pemda bisa menjelaskan kepada kami betul-betul soal APBD itu, karena laporan BPK atas APBD 2014 terbukti berantakan kan. Makanya kita harus bekerja bersama-sama," kata Prabowo.
Jika sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, pengesahan APBD 2016 itu pada 30 November 2015. Adapun besaran anggaran yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 sebesar Rp 73 triliun atau naik Rp 3,72 triliun dari nilai APBD DKI 2015 Rp 69,28 triliun.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
