Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Strategi Ahok agar Dana KJP Tak Dihabiskan Orangtua Murid

Kompas.com - 30/07/2015, 09:54 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah tidak terkejut lagi ketika melihat banyak orangtua murid yang marah-marah di Bank DKI menuntut pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ia memang sengaja membuat kebijakan baru agar dana KJP tidak disalahgunakan ataupun dihabiskan untuk berbelanja orangtua murid. 

"Orangtua sekarang banyak yang salah paham. Sekarang KJP untuk anak SD itu dibatasi penarikannya cuma bisa Rp 50.000 tiap dua minggu dan untuk siswa SMP dan SMA bisa narik tunai Rp 50.000 tiap minggu," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (30/7/2015). 

Hal itu sengaja dilakukannya agar orangtua murid tidak terus-terus menarik tunai uang anak-anaknya. Uang tersebut kerap digunakan untuk membeli handphone, rokok, hingga biaya perkawinan.

Seharusnya, kata Basuki, dana KJP itu dipergunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan buku pelajaran.

Awalnya, Basuki meminta semua pemegang KJP membeli perlengkapan sekolah di Jakbook Fair and Edu 2015. Namun, karena harganya mahal, Basuki kini membebaskan pemegang KJP membeli perlengkapan sekolah di toko manapun yang menggunakan fasilitas debet Prima dan ATM Bersama.

"Mereka itu ribut-ribut karena nyangka di dalam kartu ATM anaknya itu sudah enggak ada duitnya. Bukan enggak ada duitnya, tapi emang dia enggak boleh tarik, kami sengaja kunci," kata Basuki. 

Basuki mengaku sudah mensosialisasi kebijakan barunya ini. Ia tak mau kasus dana KJP dihabiskan untuk kebutuhan orangtua murid terus terulang tiap tahunnya.

"Orangtua tanya, 'kok dulu bisa tarik tunai sampai sejuta?' Ya justru dulu lu orang nyolong dan kami enggak kasih lagi. Otaknya kan otak duit anaknya mau semuanya ditarik, enggak bisa," kata Basuki. 

Pada Selasa (28/7/2015) lalu, ratusan warga yang hendak mengurus proses pencairan KJP di Bank DKI yang berlokasi di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, merasa kecewa. Warga mengeluhkan proses pencairan yang berbelit-belit.

Sebagian besar warga kecewa karena hanya dapat belanja peralatan sekolah anak di Senayan. Sebagian warga lagi bingung karena belum memiliki kartu ATM, hanya buku rekening saja.

Pada kesempatan itu, warga berharap pihak Bank DKI di kantor Kecamatan Jatinegara dapat mencairkan dana tunai. Namun, pihak kecamatan menyatakan bahwa tidak ada pencairan tunai bagi warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak UU Penyiaran, Massa Berkumpul di Depan Gedung DPR

Demo Tolak UU Penyiaran, Massa Berkumpul di Depan Gedung DPR

Megapolitan
Kemenhub Tak Akan Keluarkan Izin Kapal Berlayar jika Cuaca Buruk

Kemenhub Tak Akan Keluarkan Izin Kapal Berlayar jika Cuaca Buruk

Megapolitan
Caleg PKS di Aceh yang Terlibat Kasus Narkoba Ditangkap Saat Berbelanja Baju

Caleg PKS di Aceh yang Terlibat Kasus Narkoba Ditangkap Saat Berbelanja Baju

Megapolitan
Berawal dari Kunjungan ke PAN, Supian Suri Dilaporkan ke Bawaslu Diduga Melanggar Netralitas ASN

Berawal dari Kunjungan ke PAN, Supian Suri Dilaporkan ke Bawaslu Diduga Melanggar Netralitas ASN

Megapolitan
296 Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Kawal Unjuk Rasa Revisi UU Penyiaran di DPR

296 Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Kawal Unjuk Rasa Revisi UU Penyiaran di DPR

Megapolitan
Wacana Kaesang Maju Pilkada Bekasi: Diusulkan Relawan Prabowo-Gibran, Dipertimbangkan PSI

Wacana Kaesang Maju Pilkada Bekasi: Diusulkan Relawan Prabowo-Gibran, Dipertimbangkan PSI

Megapolitan
Hari Ini, Tim Kuasa Hukum 'Vina Cirebon' Akan Datangi Kantor Komnas HAM

Hari Ini, Tim Kuasa Hukum "Vina Cirebon" Akan Datangi Kantor Komnas HAM

Megapolitan
AJI Jakarta, PWI, dan Organisasi Pers Berunjuk Rasa di DPR Hari Ini, Tuntut Revisi UU Penyiaran Dihentikan

AJI Jakarta, PWI, dan Organisasi Pers Berunjuk Rasa di DPR Hari Ini, Tuntut Revisi UU Penyiaran Dihentikan

Megapolitan
Jangan Marjinalkan Warga Kampung Bayam Berulang Kali...

Jangan Marjinalkan Warga Kampung Bayam Berulang Kali...

Megapolitan
Janji Jakpro Beri Pekerjaan ke Warga Kampung Susun Bayam yang Mau Tinggalkan Rusun...

Janji Jakpro Beri Pekerjaan ke Warga Kampung Susun Bayam yang Mau Tinggalkan Rusun...

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 27 Mei 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 27 Mei 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 27 Mei 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 27 Mei 2024

Megapolitan
Libur Panjang Waisak, 9.610 Wisatawan Berlibur ke Kepulauan Seribu

Libur Panjang Waisak, 9.610 Wisatawan Berlibur ke Kepulauan Seribu

Megapolitan
Kuasa Hukum 'Vina Cirebon' Minta Polisi Berpegang pada Putusan Pengadilan soal 3 Nama yang Buron

Kuasa Hukum "Vina Cirebon" Minta Polisi Berpegang pada Putusan Pengadilan soal 3 Nama yang Buron

Megapolitan
Yakin Pegi Tersangka Utama Pembunuhan Vina, Kuasa Hukum: Ada Bukti Ijazah dan KTP

Yakin Pegi Tersangka Utama Pembunuhan Vina, Kuasa Hukum: Ada Bukti Ijazah dan KTP

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com