"Jangan Diartikan DPRD Panggil Ahok Itu Ngajak Berantem"

Kompas.com - 09/08/2015, 11:09 WIB
Anggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaAnggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menilai rencana Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana untuk memanggil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak perlu dipermasalahkan. Prabowo menganggap ajakan anggota Dewan untuk bertemu Ahok (sapaan Basuki) bukanlah upaya untuk berkelahi melawan Ahok.

"Jangan diartikan manggil Gubernur itu ngajak berantem, bukan begitu artinya," ujar Prabowo ketika dihubungi, Minggu (9/8/2015).

Prabowo mengatakan, Lulung telah bercerita mengenai rencananya memanggil Ahok itu. Selama ini, Ahok selalu menilai bahwa kasus korupsi yang sedang ditangani Bareskrim Polri merupakan ulah DPRD. Anggota DPRD disebut telah bermain-main dalam kasus ini.

"Padahal, sampai saat ini enggak ada anggota DPRD yang dinyatakan terlibat," ujar Prabowo.

Prabowo menceritakan, Lulung heran karena selama ini namanya lebih diidentikkan dengan dua kasus korupsi itu. Hal itulah yang ingin diluruskan oleh Lulung.

"Pak Lulung kan tegas ingin bertanya, 'Salah saya di mana ya?'. Saya bukan belain Pak Lulung lho. Enggak salah dong kalau kita mau panggil Gubernur," ujar Prabowo.

Akan tetapi, sampai saat ini rencana Lulung untuk memanggil Ahok belum dapat terlaksana. Hal tersebut karena belum adanya restu dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Sebelumnya, Lulung sempat ingin menjadi inisiator pemanggilan Ahok beberapa waktu lalu. Lulung mengacu pada dua kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Badan Reserse Kriminal Polri saat ini, yaitu kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) dan kasus pengadaan printer dan scanner atau pemindai.

Lulung mengatakan, kasus korupsi tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Ahok sebagai Gubernur. Ahok pun akan dimintai penjelasan dalam pemanggilan itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Megapolitan
Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X