Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Ditegur Kemendagri, Ahok Salahkan DPRD

Kompas.com - 11/08/2015, 18:05 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui adanya keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016.

Keterlambatan inilah yang membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, keterlambatan itu disebabkan oleh DPRD DKI. 

"Masalahnya, DPRD enggak bisa terima begitu kami buat (KUAPPAS 2016) itu terperinci," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (11/8/2015). 

Basuki menjelaskan, pada KUAPPAS tahun-tahun sebelumnya hanya disebutkan program prioritas saja. Basuki menginginkan, KUAPPAS dibahas secara terperinci untuk meminimalkan kemungkinan munculnya anggaran siluman, seperti yang terjadi pada KUAPPAS Perubahan 2014 dahulu.

"Dulu di KUAPPAS enggak ada prioritas program pendidikan, kenapa bisa keluar (pengadaan) UPS (uninterruptible power supply) di APBD Perubahan? Dulu mereka saja berani (anggarkan) beli UPS kok," kata Basuki. 

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya telah mengirim secara lengkap draft KUAPPAS 2016 kepada DPRD yang terdiri dari 14.000 halaman.

Menurut Saefullah, hal itu sesuai instruksi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, yakni KUAPPAS harus dilengkapi uraian program.

Saefullah menjelaskan, semua pokok pikiran DPRD yang dijaring dalam reses pun telah diakomodasi dalam KUAPPAS 2016.

"Kami serahkan ke DPRD sudah sesuai aturan. Dari tadinya sangat tipis jadi rinci. Menimbulkan dan membutuhkan penjelasan bagaimana mekanisme pembahasannya. Karena poin-poin arahan Kemendagri, kami ikuti secara rinci," katanya. 

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemprov DKI sudah mengirimkan KUAPPAS 2016 senilai Rp 73 triliun kepada DPRD DKI pada 16 Juni 2015 lalu. Dengan prioritas program pada belanja modal, mulai dari belanja konstruksi, barang dan jasa seperti pembelian alat berat dan lainnya yang bisa dijadikan aset.  

Pada kesempatan berbeda, Reydonnyzar atau yang akrab disapa Donny tersebut, meminta ada kepastian waktu supaya ada kesepakatan antara Pemprov DKI dengan DPRD, di mana KUAPPAS tidak boleh dibuat gelondongan dan harus terperinci program dan kegiatan per bidangnya.

Ia juga mendorong APBD DKI Tahun 2016 mendatang bisa jadi Peraturan Daerah (Perda). "Intinya Mendagri sangat concern dan komitmen untuk membangun harmonisasi, stabilisasi, dan efektivitas pemerintah daerah terkait pembahasan KUAPPAS," kata Donny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com