Presiden: Akhiri Polemik Kereta Ringan

Kompas.com - 19/08/2015, 21:26 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet di Istana Presiden, Senin (17/11/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet di Istana Presiden, Senin (17/11/2014).
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat berupaya menyelesaikan polemik proyek kereta cepat ringan (light rail transit/LRT) di Jakarta dan sekitarnya. Presiden Joko Widodo meminta semua persoalan yang mengganjal proyek itu diselesaikan akhir Agustus ini.

Presiden berharap tidak ada lagi pertemuan yang membahas rencana pengerjaan proyek. Pertemuan yang digelar di Kantor Presiden, Selasa (18/8), disebutnya sebagai rapat finalisasi semua persoalan yang ada. "Mudah-mudahan setelah ini persoalannya sudah selesai," kata Jokowi.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

Rapat yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu membahas beberapa hal pelik, di antaranya soal pengelolaan, pendanaan, dan rencana bisnis. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui masih ada persoalan yang mengganjal soal LRT. Namun, semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen segera menyelesaikannya.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada kesempatan itu mempertanyakan persoalan pendanaan proyek. Proyek LRT di Jakarta dan sekitarnya membutuhkan modal sebesar Rp 7 triliun. Hal itu berarti perlu kecukupan modal agar kelangsungan proyek tidak terganjal persoalan dana.

Sementara pihak-pihak terkait yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan proyek mesti menjelaskan pendanaan tersebut. Basuki menawarkan keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo terlibat dalam pembangunan proyek. Pemprov DKI siap mengucurkan penyertaan modal pada perusahaan daerah itu.

Modal Adhi Karya

Basuki juga tidak menutup peluang masuknya BUMN, seperti PT Adhi Karya, ikut terlibat. Namun, dia mengharuskan Adhi Karya memaparkan rencana bisnisnya sehingga dapat menjawab kelangsungan proyek.

Basuki mengingatkan, Adhi Karya hanya punya modal Rp 1,5 triliun, dari Rp 7 triliun yang dibutuhkan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung yakin, persoalan dapat diselesaikan seiring dengan rencana Presiden menerbitkan peraturan presiden soal itu. (NDY)

______________________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2015, di halaman 26 dengan judul "Presiden: Akhiri Polemik Kereta Ringan".

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Megapolitan
Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Megapolitan
Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Megapolitan
Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Megapolitan
Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X