Bagaimana Rencana Penertiban di Bidara Cina?

Kompas.com - 26/08/2015, 11:51 WIB
Spanduk terkait rencana penggusuran atas proyek sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Rabu (26/8/2015)
Kompas.com/Robertus BelarminusSpanduk terkait rencana penggusuran atas proyek sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Rabu (26/8/2015)
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah permukiman di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, rencananya ditertibkan terkait proyek sodetan Ciliwung-KBT yang akan melintasi wilayah tersebut.

Namun, rencana tersebut masih terkendala karena persoalan status tanah dan ganti rugi yang diminta warga.

Astriyani, warga RT 09 RW 04 Bidara Cina mengatakan, warga setempat telah mengajukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu gugatan yakni untuk menuntut ganti rugi ke Pemprov DKI sesuai dengan bunyi surat keputusan (SK) DKI Nomor 81 Tahun 2014 diktum ke 5. "Itu tentang ganti rugi kepada warga," kata Astriyani kepada Kompas.com, Rabu (26/8/2015).

Astriyani merupakan salah satu anggota Tim 14 yang dibentuk warga setempat untuk mengurusi masalah itu. Tim ini juga meminta pengadilan membatalkan sertifikat hak pakai Pemprov DKI yang dikeluarkan tahun 1996, tentang klaim atas lahan seluas sekitar 34.000 meter persergi.

Sertifikat ini menurut warga dirasa janggal. "Kita enggak pernah tahu ada sertifikat-sertifikat itu. Karena beberapa warga itu punya sertifikat hak milik di tanah yang justru diklaim Pemprov," ujar Astriyani.

Menurut dia, tuduhan menduduki tanah negara itu keliru. Sebab, warga setempat ada yang sudah mengurus dan memiliki sertifikat hak milik (SHM) karena telah tinggal di sana sejak tahun 1940.

Sertifikat

Astriyani mengatakan, ada warga yang telah mengajukan sertifikat hak guna bangunan (HGB), sertifikat hak pakai, sampai dengan sertifikat hak milik (SHM).

"Menurut UU Agraria juga, warga yang sudah menempati lebih dari 20 tahun, itu bisa mengajukan HGB. Dan lebih dari 20 tahun lagi, bisa mengajukan hak pakai. Kemudian 20 lagi itu bisa jadi hak milik. Dan warga di sini sudah ada yang sampai punya SHM. Kita enggak pernah merasa menduduki tanah negara," dia menjelaskan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Bekasi, Depok, dan Bogor Berpeluang Hujan Siang-Sore Nanti

BMKG: Bekasi, Depok, dan Bogor Berpeluang Hujan Siang-Sore Nanti

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 Depok: 126 dari 2.747 Warga Positif, Versi Rapid Test

[UPDATE] Covid-19 Depok: 126 dari 2.747 Warga Positif, Versi Rapid Test

Megapolitan
Pemkot Depok Bikin Pasar Online, Warga Tinggal Hubungi Pedagang untuk Belanja

Pemkot Depok Bikin Pasar Online, Warga Tinggal Hubungi Pedagang untuk Belanja

Megapolitan
Asyik Minum Kopi di Warkop, Pemuda Bekasi Meninggal Dikeroyok 50 Orang

Asyik Minum Kopi di Warkop, Pemuda Bekasi Meninggal Dikeroyok 50 Orang

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran Antardua Kelompok di Tebet

Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran Antardua Kelompok di Tebet

Megapolitan
PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Megapolitan
Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

Megapolitan
Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X