Bagaimana Rencana Penertiban di Bidara Cina?

Kompas.com - 26/08/2015, 11:51 WIB
Spanduk terkait rencana penggusuran atas proyek sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Rabu (26/8/2015)
Kompas.com/Robertus BelarminusSpanduk terkait rencana penggusuran atas proyek sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Rabu (26/8/2015)
|
EditorKistyarini

Selain klaim pemerintah atas lahan setempat, klaim kepemilikan lahan juga datang dari pihak perorangan (swasta) bernama Hengki. Hengki mengklaim lahan seluas setempat sekitar 8.000 meter persegi miliknya dengan SHM tahun 1976.

"Kita juga enggak pernah tahu siapa Hengki itu. Dan lucunya, selama dari sosialisasi (penertiban sejak) tahun 2014, itu enggak pernah disebutkan (nama Hengki)," ujar Astriyani.

Lebih-lebih, rencana penertiban akan dilakukan di atas lahan yang diklaim sebagai milik Hengki tersebut. Lahan milik Hengki disebut-sebut mulai dari depan SBPU Bidaracina hingga ke belakang Sungai Ciliwung, tepatnya di RT 09 RW 04.

"Sehingga kalau yang mau tertibkan Pemprov, apa hubungan hukumnya dengan Hengki? Harusnya kalau kita yang duduki tanah dia, dia yang gugat kita," ujarnya.

Eksekusi pengadilan

Astriyani melanjutkan, kalaupun ada penggusuran di wilayah tersebut, warga mau agar eksekusi dilakukan jika ada kekuatan hukum yang tetap. Eksekutornya, lanjut Astriyani, juga pengadilan melalui juru sita, bukan dengan aparat pemerintahan.

Berdasarkan rencana amdalnya, pembangunan inlet sodetan Ciliwung-KBT akan berdampak di RT 09 RW 04, dan di RT 06 RW 05. Sebagian juga akan menyasar sejumah pemukiman di RW 14. "Ada konstruksi yang capai RW 14. Tapi sedikit di bagian pinggir sungai," ujarnya.

Terdapat 250 kepala keluarga menurutnya yang terancam rumahnya dibongkar. Hingga saat ini, sosialisasi belum ada lagi bersama pihak pemerintah.

Terakhir, pada Juli 2015 lalu, warga menerima pemberitahuan melalui surat perintah pengosongan dan pembongkaran. Melihat dari sikap itu, pihaknya menilai pemerintah terkesan enggan berdiskusi dengan warga.

"Kami melihat mereka sudah enggak mau nego dan diskusi lagi sama warga," ujarnya.

Padahal, warga setempat mengharap penggantian atas rencana pemerintah tersebut. Sebab, warga setempat mengklaim gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah menjanjikan akan memberikan ganti rugi yang sesuai terhadap warga Bidaracina.

"Pak Ahok bilang kan waktu itu sesuai harga pasar. Pak SBY sama Pak Jokowi waktu gubernur juga pernah ke sini bilang begitu juga," ujar seorang warga setempat.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Keluarkan Seruan Penggunaan Masker di Luar Rumah

Pemkot Tangerang Keluarkan Seruan Penggunaan Masker di Luar Rumah

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 5 April di Depok: 64 Pasien Positif, 8 Meninggal

[UPDATE] Covid-19 5 April di Depok: 64 Pasien Positif, 8 Meninggal

Megapolitan
BMKG: Bekasi, Depok, dan Bogor Berpeluang Hujan Siang-Sore Nanti

BMKG: Bekasi, Depok, dan Bogor Berpeluang Hujan Siang-Sore Nanti

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 Depok: 126 dari 2.747 Warga Positif, Versi Rapid Test

[UPDATE] Covid-19 Depok: 126 dari 2.747 Warga Positif, Versi Rapid Test

Megapolitan
Pemkot Depok Bikin Pasar Online, Warga Tinggal Hubungi Pedagang untuk Belanja

Pemkot Depok Bikin Pasar Online, Warga Tinggal Hubungi Pedagang untuk Belanja

Megapolitan
Asyik Minum Kopi di Warkop, Pemuda Bekasi Meninggal Dikeroyok 50 Orang

Asyik Minum Kopi di Warkop, Pemuda Bekasi Meninggal Dikeroyok 50 Orang

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran Antardua Kelompok di Tebet

Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran Antardua Kelompok di Tebet

Megapolitan
PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Megapolitan
Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

Megapolitan
Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X