Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lantai Dasar Rusun Jadi Hunian, Kadis Perumahan DKI Sebut Aturan Bisa Fleksibel

Kompas.com - 30/08/2015, 11:40 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengakui lantai dasar rumah susun seharusnya bukan untuk hunian.

Meski demikian, kata dia, dibangunnya hunian di lantai dasar rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Waduk Pluit atau rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu yang kepentingannya di atas tujuan dari peraturan tersebut.

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menyebutkan, seharusnya lantai dasar rusun digunakan untuk fasilitas umum bagi penghuni. Misalnya, seperti untuk tempat berkumpul warga. (Baca: "Pemprov DKI Jangan Memberi Contoh yang Tidak Baik" )

"Betul, saya sependapat dengan itu. Cuma kadang-kadang situasinya memaksa. Misalnya, Pak Camat harus membersihkan atau ada penertiban. Disiapkan ke rusun Marunda, pada enggak mau kalau jauh. Memang itu yang jadi kendala," kata Ika saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Untuk penggunaan lantai dasar rusun Muara Baru jadi hunian, Ika menegaskan, hal itu berlaku untuk sementara waktu saja. Setelah Dinas Perumahan memetakan serta mendata jumlah warga lainnya yang membutuhkan rusun, akan segera dilakukan langkah-langkah selanjutnya.

Unit hunian di lantai dasar yang sudah sempat ditempati akan difungsikan sebagai fasilitas umum, seperti klinik, ruang untuk PAUD (pendidikan anak usia dini), dan sebagainya.

Dihubungi secara terpisah, Prabowo kembali menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menerapkan peraturan tanpa pandang bulu.

Salah satunya adalah dengan tidak membiarkan pembangunan lantai dasar rusun Muara Baru jadi hunian.

"Saya harap pemda konsisten terhadap bangunan yang menyalahi ketentuan harus dibongkar dan jangan memberi contoh yang tidak baik buat masyarakat, apapun alasannya," ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com