Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulai Besok, Bus Transjabodetabek Beroperasi di Depok

Kompas.com - 06/09/2015, 17:37 WIB
DEPOK, KOMPAS.com — Mulai Senin (7/9/2015), bus transjabodetabek yang dikelola Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) akan mulai beroperasi dari dan ke wilayah Kota Depok.

Ada 25 bus besar yang beroperasi secara bertahap untuk rute yang dimulai dari Terminal Kota Depok di Jalan Margonda Raya ini.

Rute lengkap bus transjabodetabek adalah mulai dari Terminal Kota Depok melalui Jalan Margonda, masuk ke Jalan Juanda, lalu melalui Tol Cijago, dan keluar di UKI, Cawang.

Bus lalu masuk ke jalur bus transjakarta mulai dari Selter Cililitan hingga ke Grogol.

Kepala Subbagian Humas Pemerintah Kota Depok Nasrudin menuturkan, peresmian rute ini akan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad bersama jajaran PPD.

"Pihak PPD sebagai pengelola bus juga hadir," kata Nasrudin kepada Warta Kota, Minggu (6/9/2015).

CCTV dan GPS

Ia mengatakan, bus transjabodetabek yang dikelola PPD ini adalah bus pertama di Indonesia yang bebasis teknologi informasi (TI).

Bus dilengkapi sejumlah fasilitas TI, antara lain automatic passenger counter yang secara otomatis menghitung penumpang yang masuk serta mesin e-ticketing.

"Selain itu, ada fasilitas AC, serta kamera CCTV. Ini berarti semua kegiatan di dalam bus akan terpantau CCTV," katanya.

Karena itu, tambah Nasrudin, jika ada perbuatan atau tindakan kriminal di dalam bus, semuanya bisa diketahui karena aktivitas penumpang terekam CCTV. Ia menambahkan, bus juga dilengkapi GPS sehingga keberadaannya bisa dipantau.

"Tarif yang akan dikenakan sebesar Rp 9.000. Jika menggunakan e-ticketing, penumpang akan mendapat potongan harga sebesar Rp 1.000," kata Nasrudin.

Bus memiliki kapasitas 33 kursi penumpang, tetapi bisa menampung hingga 70 orang jika ditambah jumlah penumpang yang berdiri.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Gandara Budiana menyebutkan, untuk operasionalisasi transjabodetabek, pihaknya tidak membuat jalur khusus kendaraan di rute yang dilintasi di Depok, yakni di Jalan Margonda dan Jalan Juanda. "Rasio jalan di dua ruas jalan itu tidak memungkinkan," katanya.

Namun, kata Gandara, pihak Dishub Depok menyiapkan 14 selter di dua ruas jalan itu untuk naik dan turun penumpang. Tingginya pintu bus tidak memungkinkan penumpang naik dan turun di sembarang tempat, tetapi melalui selter yang disiapkan. "Empat selter di Jalan Margonda dan 10 selter di Jalan Juanda," kata Gandara.

Menurut dia, pembangunan ke-14 selter itu belum semua rampung. "Karena itu, untuk sementara, semua penumpang bus transjabodetabek harus turun di Terminal Depok," katanya.

Ia mengatakan, konsep angkutan ini direncanakan sejak 2011 lalu saat Kementerian Perhubungan mengembangkan angkutan massal di Jabodetabek.

Gandara memastikan semua bus transjabodetabek ini tidak dikelola oleh Dishub Depok, termasuk pengoperasiannya. Semua pengoperasian, pengelolaan transjabodetabek, katanya, dilakukan oleh PPD.

"Sementara itu, Dishub Depok hanya menyediakan sarananya. Seluruh pengelolaan bus di tangan PPD," kata Gandara.

Ia berharap, bus transjabodetabek ini membantu mobilitas warga Kota Depok yang beraktivitas di Jakarta.

Sebab, kata dia, angkutan ini merupakan alat transportasi massal yang nyaman dengan keamanan yang paling terjamin. (Budi Sam Law Malau)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com