Tahun Depan, Ahok Beri Kejutan PNS DKI

Basuki berdalih, kinerja PNS DKI, terutama pejabat eselon, sudah semakin baik. Meski berkinerja baik, Basuki mengatakan bahwa ia tetap bakal melakukan perampingan birokrasi. 

"Kalau semua pejabat sudah baik, kami tidak bisa geser lagi. Makanya nanti akan terjadi, 'Eh enggak bisa geser'. Tahun depan, kriteria bebannya dinaikin," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (11/9/2015). 

Tahun ini, Basuki menegaskan masih memberi kelonggaran terhadap PNS DKI. Mereka hanya diminta untuk menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), menjalankan instruksi gubernur, serta tidak menyalahgunakan anggaran.

Tahun depan, Basuki akan menilai pejabat eselon dari kemampuan menyerap anggaran semaksimal mungkin.

"Kriterianya mulai kami naikkan. Kalau sekarang kan cuma disuruh bersihin dan nurutin saja, tetapi anggaran enggak kepakai enggak apa-apa. Masa, beli tanah sama beli mobil atau alat berat tinggal beli di toko, enggak bisa," kata Basuki. 

Jika ada pejabat yang tidak bisa menggunakan anggaran secara optimal, Basuki mengatakan bahwa dirinya akan langsung mencopot jabatan mereka.

Hal ini dilakukan karena nilai APBD DKI meningkat tiap tahun. Terlebih lagi, Basuki melanjutkan, lelang pengadaan barang dan jasa bisa didahulukan.

Saat APBD disahkan, baru satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menandatangani kontrak dengan pemenang lelang. 

"Tahun depan, kalau kamu ada duit (anggaran) tetapi enggak bisa belanja, enggak bisa pakai, sudah lelang, duit ketok palu (anggaran disahkan) enggak kontrak, padahal ini tinggal pembelian; kamu langsung saya pecat. Tahun depan, saya sembelih saja semuanya," kata Ahok, sapaan Basuki.