Kompas.com - 16/09/2015, 21:44 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Bidara Cina menilai Pemerintah Kota Jakarta Timur mengambil kebijakan terkait proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) secara sepihak. Hal ini terutama terkait persoalan ganti rugi lahan. Saat ini pemerintah memutuskan tak ada ganti rugi. Padahal, sebelumnya pernah terjadi diskusi soal adanya ganti rugi.

"Hari ini yang kita inginkan ada angka yang disampaikan sekarang, bukan diganti rusunawa. Itu pemaksaan," ujar Heru, salah satu warga RW 14, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, saat hadir pada acara sosialisasi di Kantor Camat Jatinegara, Rabu (16/9/2015). 

Menurut Heru, mantan Ketua Panita Pengadaan Tanah (P2T) Ardi Yansyah pernah menyatakan terkait ganti rugi kepada warga Bidara Cina. 

Rahmat, salah satu warga lain di RW 14, mengatakan, pernyataan pemerintah berubah-ubah. Pemerintah, menurut dia, pernah mengeluarkan pernyataan ganti rugi pada tahun 2013 lalu. Namun, belakangan hal ini berubah dengan alasan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 melarang ganti rugi di tanah pemerintah.

"Sekarang muncul perjanjian agraria ini dibuat tahun 2014. Seharusnya tidak ada itu yang berlaku surut," ujar Rahmat.

Eko, warga Bidara Cina lainnya, mengatakan, saat ini warga merasa gelisah dengan adanya perubahan baru ini. "Sekarang kami gelisah dengan adanya informasi dan kebijakan ataupun aturan yang baru. Tapi aturan ini kan yang bikin manusia, saya harap bisa dirubah," ujar Eko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Megapolitan
Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Megapolitan
17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

Megapolitan
Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Megapolitan
Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Megapolitan
RSUD Depok Buka Vaksinasi dengan Moderna, Ini Cara Daftarnya

RSUD Depok Buka Vaksinasi dengan Moderna, Ini Cara Daftarnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Cerah, Bodetabek Berpotensi Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Cerah, Bodetabek Berpotensi Hujan Ringan

Megapolitan
'Apakah Beri Rp 30 Juta ke Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Lalu Semua Masalah Selesai?'

"Apakah Beri Rp 30 Juta ke Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Lalu Semua Masalah Selesai?"

Megapolitan
Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Megapolitan
RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

Megapolitan
LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

Megapolitan
Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Megapolitan
Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.