Perbincangan Ahok dan Kepala Dinas UKM Saat Akan Pecat Anak Buah

Kompas.com - 27/09/2015, 10:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jumat (25/9/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jumat (25/9/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak langsung mempercayai seluruh rekomendasi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI ketika akan memecat anak buah mereka.

Basuki sempat memberi kebebasan pimpinan SKPD untuk merombak jabatan pejabat di bawahnya yang dinilai tidak bekerja baik. Namun, dia memastikan tetap akan melihat rekam jejak pejabat yang direkomendasi diganti tersebut.

Salah satu contoh rekomendasi yang ditahan Basuki adalah rekomendasi pejabat dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Irwandi Yusuf.

"Ada beberapa orang yang diusulkan Kadis UKM buat diganti, saya tahan. Saya bilang, 'Bisa enggak orang ini kamu pertahankan lagi?' Karena data saya mengatakan, dia tidak terlalu buruk."

"Tapi dia bilang lagi, 'laporannya buruk'. Oke, saya bilang, 'kasih dia kesempatan satu bulan (buat kerja dahulu), kalau masih jelek (kerjanya), lo ganti'," kata Basuki, di Lapangan Monas, Minggu (27/9/2015). 

Kemudian, Basuki kembali mengingatkan Irwandi untuk bekerja baik dan tidak asal memecat anak buahnya. Beberapa waktu lalu, Basuki mengeluhkan permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang tak kunjung usai.

"Saya tanya, 'Eh kenapa kerjaan begitu kacau? Kenapa PKL begitu kacau? Lo jawab gue'. Dia bilang, 'Sudinnya kurang kencang larinya, Pak. Bapak izinkan saya ganti (Kepala) Sudinnya enggak?'. Terus gue cek, 'Oke, lo ganti. Tapi begitu ganti Sudin, lo juga enggak lari kencang, lo yang gue ganti. Karena gue tahu catatan lama lo enggak beres'," kata Basuki menirukan percakapannya dengan Irwandi. 

Menurut Basuki, seperti itulah pertaruhannya demi mendapat kinerja serta pelayanan terbaik kepada warga ibu kota. Ketika mendapat rekomendasi, Basuki selalu bertanya pada pimpinan SKPD alasannya untuk mengganti pejabat yang akan diganti.

Meski demikian, Basuki mengaku tidak mengkhawatirkan kebijakannya ini berdampak pada ramainya pegawai yang mengajukan permohonan pensiun dini. "Bagus dong. Kan saya memang mau mengurangi pegawai. Bagus," kata Basuki. 

Mengutip Harian Warta Kota, banyak pejabat yang depresi karena kehilangan fasilitas yang selama ini diterima. Para pejabat DKI yang biasa dimanja dengan tunjangan puluhan juta rupiah itu tiba-tiba kehilangan fasilitas itu.

"Padahal kan ada yang sedang kredit mobil, rumah, dan sebagainya. Karena tunjangan itu hilang, praktis mereka kelimpungan membayar cicilan kredit," kata seorang sumber tersebut.

Kekesalan dan kekecewaan pejabat yang distafkan juga karena mereka merasa telah berprestasi. Pencopotan, kata sumber itu, terjadi karena tidak sejalan dengan atasan atau melakukan kesalahan yang akhirnya dijadikan staf. Mereka menyebut ada beberapa pejabat yang diangkat Basuki juga pernah bermasalah.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan demosi atau penurunan jabatan sebanyak 201 pejabat. Para pejabat yang pernah menduduki kursi eselon IV hingga eselon II itu, saat ini hanya diberdayakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi DKI Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Kasus Pegawai Starbucks yang Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV

Polisi Selidiki Kasus Pegawai Starbucks yang Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV

Megapolitan
Pabrik Ditutup Sementara karena Covid-19, Unilever Bantah Rumahkan 800 Karyawan

Pabrik Ditutup Sementara karena Covid-19, Unilever Bantah Rumahkan 800 Karyawan

Megapolitan
Pedagang Hewan Kurban dari Luar Jakarta Wajib Punya SIKM dan Ajukan Perizinan

Pedagang Hewan Kurban dari Luar Jakarta Wajib Punya SIKM dan Ajukan Perizinan

Megapolitan
Ratusan Pasar Ditutup karena Covid-19, Pedagang Mengeluh Rugi

Ratusan Pasar Ditutup karena Covid-19, Pedagang Mengeluh Rugi

Megapolitan
Unilever: Penutupan Sementara Pabrik Tak Pengaruhi Pasokan Produk untuk Konsumen

Unilever: Penutupan Sementara Pabrik Tak Pengaruhi Pasokan Produk untuk Konsumen

Megapolitan
Starbucks Pecat Pegawai yang Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV

Starbucks Pecat Pegawai yang Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV

Megapolitan
19 Karyawan Pabrik Unilever yang Terinfeksi Covid-19 Bekerja di Area Produksi Teh

19 Karyawan Pabrik Unilever yang Terinfeksi Covid-19 Bekerja di Area Produksi Teh

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Minta Sekolah Tunda Tagih Uang Seragam hingga Buku

Disdik Kota Tangerang Minta Sekolah Tunda Tagih Uang Seragam hingga Buku

Megapolitan
Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Belum Berjalan Efektif di Pasar Kopro

Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Belum Berjalan Efektif di Pasar Kopro

Megapolitan
265 Karyawan Pabrik Unilever di Cikarang Jalani Tes PCR Setelah Ada Pegawai Positif Covid-19

265 Karyawan Pabrik Unilever di Cikarang Jalani Tes PCR Setelah Ada Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
Pedagang di Pasar Kopro Sudah Mulai Berjualan, tetapi Masih Sepi Pembeli

Pedagang di Pasar Kopro Sudah Mulai Berjualan, tetapi Masih Sepi Pembeli

Megapolitan
KPAI Minta Pemprov Jakarta Evaluasi Alat Ukur Seleksi Jalur Prestasi

KPAI Minta Pemprov Jakarta Evaluasi Alat Ukur Seleksi Jalur Prestasi

Megapolitan
Polisi Kantongi Ciri-ciri Pria yang Hendak Culik 8 Anak di Depok, Ada Tato Naga di Lengan

Polisi Kantongi Ciri-ciri Pria yang Hendak Culik 8 Anak di Depok, Ada Tato Naga di Lengan

Megapolitan
Pasar Kopro Sudah Buka, Belum Ada Aparat yang Awasi Jumlah Pengunjung

Pasar Kopro Sudah Buka, Belum Ada Aparat yang Awasi Jumlah Pengunjung

Megapolitan
KPAI: Warga Jakarta Paling Banyak Laporkan Masalah PPDB 2020

KPAI: Warga Jakarta Paling Banyak Laporkan Masalah PPDB 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X