Ahok: Putusan MK Paksa Parpol Calonkan Tokoh Populer

MK menetapkan syarat dukungan calon perseorangan harus menggunakan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu sebelumnya, bukan jumlah keseluruhan masyarakat di suatu daerah.

Putusan itu membuat partai politik berlomba-lomba mengajukan calon kepala daerah potensial pilihan mereka. Sebab, di sisi lain, akan semakin banyak calon kepala daerah yang mengajukan diri dari jalur independen. 

"Bagi saya, terima kasih putusan MK seperti itu. Akan banyak kesempatan untuk orang menjadi calon independen di seluruh Indonesia dan ini akan mengoreksi parpol, kalau ada (calon kepala daerah) yang populer, dia (parpol) terpaksa harus mencalonkan," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (30/9/2015). 

Basuki mengatakan dirinya telah membuktikan saat Pilkada DKI 2012. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra mencalonkan Joko Widodo-Basuki yang bukan merupakan asli Betawi.

Seperti diketahui, saat itu Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, sementara Basuki adalah mantan bupati Belitung Timur. Menurut Basuki, kedua partai tersebut mencalonkan Jokowi-Basuki tanpa meminta uang mahar.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, banyak orang yang berpotensi, tetapi tidak memiliki partai pendukung.

"Kan kasihan orang yang jujur dan baik yang mau dipilih oleh rakyat tapi enggak punya partai. Kalau syaratnya begitu sulit kan juga repot. Kalau syaratnya pakai jumlah penduduk, setiap hari nambah terus jumlah penduduk," kata Basuki.

Sehingga putusan MK ini merupakan putusan terbaik bagi para calon dari jalur independen. Lebih lanjut, Basuki menegaskan tetap akan mengumpulkan sebanyak 1 juta KTP. Hal itu semua tergantung kemampuan dari relawan pendukungnya yang bernama "Teman Ahok".

"Saya kira putusan MK sangat konstitusional. Optimis enggak optimis, tergantung 'Teman Ahok'," kata Basuki. 

Di dalam sidang putusan di Gedung MK, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengungkapkan persentase syarat dukungan tidak dapat didasarkan pada jumlah penduduk, karena tidak semua penduduk punya hak pilih.

Meski demikian, putusan tersebut tidak berlaku pada pilkada serentak 2015 yang tahapannya telah berjalan. Putusan tersebut mulai berlaku pada pilkada serentak gelombang kedua, pada 2017. 

Adapun permohonan uji materi ini diajukan oleh Fadjroel Rachman, Saut Mangatas dan Victor Santoso. Dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa syarat pencalonan kepala daerah bagi calon perseorangan, yaitu mendapat dukungan paling sedikit 10 persen bagi daerah dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa.

Kemudian, dukungan 8,5 persen bagi daerah dengan jumlah penduduk 2.000.000 sampai 6.000.000 jiwa. Kemudian, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen.

Selanjutnya, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.