Nilai KUA-PPAS Menurun, Ahok Cari Pendanaan Asing

DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyepakati besaran KUA-PPAS 2016 sebesar 62,5 triliun. Jumlah tersebut meleset dari target awal, Rp 73,08 triliun.

"Enggak apa-apa memang segitu, ikuti saja. Daripada ribut lagi, kalau saya bikin Pergub (Peraturan Gubernur) lagi, ribut lagi dia orang," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (19/10/2015).

Sebagai alternatif, Basuki melakukan kunjungan kerja ke Singapura. Ia mengaku ingin menarik para investor untuk menanamkan sahamnya di badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

Kemudian, mantan Bupati Belitung Timur itu juga berencana membentuk perusahaan aset manajemen.

"Saya mau mengundang IDB (Islamic Development Bank) termasuk Temasek dan fund manager lainnya."

"Kami pengin undang dia untuk masuk dan biayai semua proyek kita (DKI). Karena kalau dihitung-hitung, total proyek DKI ternyata ada 30 miliar dollar," kata Basuki. 

Misalnya, program infrastruktur ducting, program infrastruktur penyelenggaraan Asian Games 2018 (Light Rail Transit), serta pengelolaan sampah.

Menurut Basuki, dahulu badan usaha enggan membangun infrastruktur yang tidak menguntungkan. Namun, kini hal itu semakin mudah.

Seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 

Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam penyediaan infrastruktur.

Basuki mengaku telah melaporkan rencananya kepada Presiden Joko Widodo saat menonton final Piala Presiden 2015, Minggu (18/10/2015) malam lalu.

"Ada Perpres yang menjamin infrastruktur yang memang secara bisnis, orang tidak tertarik untuk kamu melakukan pembangunan itu."

"Jadi setelah dia bangun infrastruktur, bisa dibeli kembali dengan APBD. Kalau sistem penganggaran bisa jalan, saya bisa beli lagi (infrastruktur)," kata Basuki.