Terbitkan Pergub Demo, Ahok Bantah Batasi Demokrasi - Kompas.com
BrandzView

Terbitkan Pergub Demo, Ahok Bantah Batasi Demokrasi

Kompas.com - 31/10/2015, 18:27 WIB
KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri penyaluran kredit kepada ratusan PKL di Pasar Taman Puring, Jumat (30/10/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah membatasi kebebasan berekspresi maupun demokrasi yang disalurkan melalui unjuk rasa.

Hal ini terkait terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Basuki mengatakan aturan yang diterbitkannya hanya merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Saya bukan membatasi orang demo lho. Kalau dibilang membatasi, berarti UU Nomor 98 itu juga membatasi orang untuk demo dong? Karena di situ dicantumkan (diatur) enggak boleh demo di sana, enggak boleh demo di sini," kata Basuki, di Balai Kota, Sabtu (31/10/2015).

Basuki menetapkan aksi unjuk rasa dapat dilakukan di tiga lokasi. Yakni di Silang Selatan Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-Alun DPR.

Menurut Basuki, aturan mengenai lokasi unjuk rasa sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.

"Di situ diatur, demo di dekat Istana Presiden tidak boleh, (demo) dekat rumah sakit enggak boleh, (demo) dekat rumah ibadah dan sekolah enggak boleh. Tempat yang dianggap VVIP enggak boleh (ada demo)," kata Basuki. 

Selain itu, waktu pelaksanaan unjuk rasa juga diatur hanya boleh sampai pukul 18.00. Di sisi lain, unjuk rasa pada hari raya juga tidak diperbolehkan.

Selama ini, kata Basuki, semua aturan itu sudah banyak dilanggar.

"Saya sebagai Gubernur, hanya mau... Karena polisi kan bingung, kalau demo di (Istana) Presiden enggak boleh, (demo) ke DPR juga enggak boleh, terus ke mana demonya? Ya sudah saya buatkan aturan lebih terperinci, termasuk aturan suara kalau lagi demo," kata Basuki.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKistyarini
Komentar

Terkini Lainnya

Gerindra Anggap Kubu Jokowi Kesulitan Mencari Figur Cawapres

Gerindra Anggap Kubu Jokowi Kesulitan Mencari Figur Cawapres

Nasional
Bermodus Hipnotis, WNA Curi Uang Rumah Makan di Fatmawati

Bermodus Hipnotis, WNA Curi Uang Rumah Makan di Fatmawati

Megapolitan
Intelijen Inggris Gunakan Anak Jadi Mata-mata

Intelijen Inggris Gunakan Anak Jadi Mata-mata

Internasional
Trotoar hingga Gorong-gorong di Rute 'Torch Relay' Asian Games di Jaksel Masih Harus Dibenahi

Trotoar hingga Gorong-gorong di Rute "Torch Relay" Asian Games di Jaksel Masih Harus Dibenahi

Megapolitan
Patahan Jarum Suntik Tertinggal di Paha Bayi Usia 1,5 Bulan

Patahan Jarum Suntik Tertinggal di Paha Bayi Usia 1,5 Bulan

Internasional
Tangan Anak 4 Tahun Terjepit di Pembuangan Air Kolam Renang

Tangan Anak 4 Tahun Terjepit di Pembuangan Air Kolam Renang

Megapolitan
Hilang 4 Hari, Pelajar SMP Ditemukan Tewas Dibegal Teman Sendiri

Hilang 4 Hari, Pelajar SMP Ditemukan Tewas Dibegal Teman Sendiri

Regional
Video Kali Item Dekat Wisma Atlet Kemayoran Ditutupi Kain Jaring Hitam

Video Kali Item Dekat Wisma Atlet Kemayoran Ditutupi Kain Jaring Hitam

Megapolitan
Eks Koruptor Nekat 'Nyaleg', MA Diminta Prioritaskan Gugatan PKPU

Eks Koruptor Nekat "Nyaleg", MA Diminta Prioritaskan Gugatan PKPU

Nasional
Simulasi Bus Atlet Asian Games dari Wisma Atlet-Pondok Indah, Ini Waktu Tempuhnya

Simulasi Bus Atlet Asian Games dari Wisma Atlet-Pondok Indah, Ini Waktu Tempuhnya

Megapolitan
Golkar Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi VII yang Ditangkap KPK

Golkar Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi VII yang Ditangkap KPK

Nasional
Saat Jokowi Sapa Cak Imin hingga Tiga Kali...

Saat Jokowi Sapa Cak Imin hingga Tiga Kali...

Nasional
Polisi Akan Periksa Kontraktor dan Konsultan Proyek Rehabilitasi Sekolah di DKI

Polisi Akan Periksa Kontraktor dan Konsultan Proyek Rehabilitasi Sekolah di DKI

Megapolitan
Parpol Mestinya Miliki Political Will untuk Jaga Marwah dan Integritas Partai

Parpol Mestinya Miliki Political Will untuk Jaga Marwah dan Integritas Partai

Nasional
Gubernur DKI: Ada Kasus Warga Merasakan Kenaikan PBB Dua Kali Lipat, Itu Tidak 'Fair'

Gubernur DKI: Ada Kasus Warga Merasakan Kenaikan PBB Dua Kali Lipat, Itu Tidak "Fair"

Megapolitan