Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitra Curigai Realisasi Dana Hibah Tangsel yang Lebih Besar dari Dana Pendidikan dan Kesehatan

Kompas.com - 23/11/2015, 21:04 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan adanya perbedaan signifikan realisasi anggaran dana hibah dengan realisasi anggaran Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Menurut Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto, realisasi dana hibah dalam APBD-Perubahan 2015 Pemkot Tangsel jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. (Baca: Usulan Dana Hibah pada APBD-P Tangsel untuk Pilkada Dinilai Terlalu Besar)

"Kami dapat data dari BPK RI, untuk realisasi dana hibah tahun 2014, Pemkot Tangsel hanya Rp 28 miliar. Tahun ini, realisasi sejak disahkannya APBD-P pada Oktober sampai hari ini sudah Rp 76 miliar," kata Yenny di BSD, Tangerang Selatan, Senin (23/11/2015).

Dalam APBD-P 2015, Pemkot Tangsel mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 105 miliar. Alokasi anggaran dana hibah dalam APBD-P ini meningkat 76 miliar dari alokasi pada APBD 2015 yang jumlahnya Rp 29 miliar. (Baca: Fitra: Alokasi Dana Hibah APBD-P Tangsel Melonjak Rp 76 Miliar)

Sementara itu, lanjut Yenny, realisasi belanja Dinas Pendidikan kuartal II hanya Rp 139 miliar dari alokasi anggarannya sebesar Rp 544 miliar.

Yenny juga mencatat bahwa realisasi anggaran Dinas Kesehatan pada kuartal II kurang lebih Rp 36 miliar dari anggaran Rp 177 miliar yang dialokasikan.

Jika melihat tingginya realisasi dana hibah tersebut, Yenny menduga adanya upaya politisasi anggaran menjelang pilkada Desember 2015.

"Kalau melihat pola yang seperti ini, di beberapa daerah, petahana memang menggunakan dana bansos untuk politisasi APBD, apalagi yang ikut pilkada. Contohnya kalau dana bansos dialokasikan untuk program-program dia untuk kepentingan promosi ke SKPD yang bisa menguntungkan dia," papar Yenny.

Menurut dia, dana hibah cenderung dimanfaatkan petahana. Ada kecenderungan manupulasi data dengan memasukkan penerima dana hibah fiktif. (Baca: Aturan soal Dana Hibah atau Bansos Akan Direvisi untuk Hindari Penyelewengan)

Modus lainnya dengan mengalokasikan hibah untu lembaga yang sama, atau lembaga yang masih berhubungan dengan keluarga dan kerabat petahana.

"Dari riset di Pulau Jawa saja, ditemukan strategi atau modus korupsi politik dalam alokasi dana hibah yang tujuannya untuk pemenangan pilkada," sambung Yenny.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bus Wisata Ukuran Besar Bisa Parkir di Stasiun Gambir, tapi Lahannya Terbatas

Bus Wisata Ukuran Besar Bisa Parkir di Stasiun Gambir, tapi Lahannya Terbatas

Megapolitan
Mertua Korban Penganiayaan Menantu di Jakbar Gugat Kapolri-Kapolda ke Pengadilan

Mertua Korban Penganiayaan Menantu di Jakbar Gugat Kapolri-Kapolda ke Pengadilan

Megapolitan
Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi

Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi

Megapolitan
Selebgram Bogor yang Ditangkap Polisi karena Promosikan Judi Online Berstatus Mahasiswa

Selebgram Bogor yang Ditangkap Polisi karena Promosikan Judi Online Berstatus Mahasiswa

Megapolitan
Persiapan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI: Ada Beberapa Apartemen Menolak Coklit

Persiapan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI: Ada Beberapa Apartemen Menolak Coklit

Megapolitan
Petugas Parkir di Stasiun Gambir Mengaku Sering Lihat Bus Wisata Diadang Preman

Petugas Parkir di Stasiun Gambir Mengaku Sering Lihat Bus Wisata Diadang Preman

Megapolitan
PKS Batal Usung Sohibul Iman Jadi Cagub pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Dia Sulit Bersaing dengan Nama Besar

PKS Batal Usung Sohibul Iman Jadi Cagub pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Dia Sulit Bersaing dengan Nama Besar

Megapolitan
Berangkat dari Roxy Jakpus, Pengemudi Ojol Ngamuk di Depok Gara-gara Sulit Temukan Alamat

Berangkat dari Roxy Jakpus, Pengemudi Ojol Ngamuk di Depok Gara-gara Sulit Temukan Alamat

Megapolitan
Selebgram di Bogor Digaji Rp 5,5 Juta Per Bulan untuk Promosikan Situs Judi Online

Selebgram di Bogor Digaji Rp 5,5 Juta Per Bulan untuk Promosikan Situs Judi Online

Megapolitan
Kecewanya Helmi, Anaknya Gagal Lolos PPDB SMP Negeri karena Umur Melebihi Batas

Kecewanya Helmi, Anaknya Gagal Lolos PPDB SMP Negeri karena Umur Melebihi Batas

Megapolitan
Menteri Sosial Serahkan Bansos untuk Warga Kepulauan Tanimbar Maluku

Menteri Sosial Serahkan Bansos untuk Warga Kepulauan Tanimbar Maluku

Megapolitan
Cerita 'Single Mom' Sulit Daftarkan Anak PPDB Online

Cerita "Single Mom" Sulit Daftarkan Anak PPDB Online

Megapolitan
Sohibul Batal Dicalonkan Gubernur tapi Jadi Cawagub, PKS Dinilai Pertimbangkan Elektabilitas

Sohibul Batal Dicalonkan Gubernur tapi Jadi Cawagub, PKS Dinilai Pertimbangkan Elektabilitas

Megapolitan
Polresta Bogor Tangkap Selebgram yang Promosikan Judi 'Online'

Polresta Bogor Tangkap Selebgram yang Promosikan Judi "Online"

Megapolitan
Warga Terpukau Kemeriahan Puncak HUT Ke-497 Jakarta

Warga Terpukau Kemeriahan Puncak HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com