Lulung Tuding Lasro Marbun Biang Kerok Kasus UPS

Lulung mengatakan, pencopotan dua pejabat itu disebabkan oleh keterangannya dalam pemeriksaan terakhir di Bareskrim Polri.

"Itu kan gara-gara saya. Gara-gara, waktu saya terakhir diperiksa, saya katakan kalau UPS itu anggaran siluman. Kenapa dilegalkan dengan cara dilelang?" kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (30/11/2015).

Lulung mengatakan, pasti ada oknum di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang ketika itu dipimpin Andi Baso.

Selain itu, pimpinan SKPD Dinas Pendidikan saat itu, Lasro Marbun, sudah pasti mengetahui anggaran tersebut.

"Pasti ada oknum. Oknum itu enggak berani dong kalau enggak ada aktornya (auktor atau dalang). Makanya ketika saya pulang dari Bareskrim, saya katakan ini biang keroknya Lasro. Cuma itu saja saya bilang," ujar Lulung.

Lulung mengatakan, semua hal terkait kasus UPS sudah semakin terang. Menurut dia, semua alur pengadaan alat tersebut dikuasai sepenuhnya oleh eksekutif.

Tidak hanya di tingkat suku dinas, alur tersebut juga di tingkat dinas, Bappeda, BPKAD, bahkan Gubernur.

Peran oknum DPRD dalam hal ini, kata Lulung, tidak sebesar peran oknum eksekutif.

"Apa sih jagonya DPRD? Kan DPRD enggak bisa meng-input. Bagian meng-input kan Bappeda, berarti di Bappeda oknum. Yang nomorin rekening siapa? BPKAD."

"Berarti ada oknum. Oknumnya berani enggak lakuin semua itu? Enggak berani, kecuali ada aktornya (auktor). Aktornya siapa? Lasro. Saya kasih tahu kemarin," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mencopot Lasro Marbun dari jabatan Kepala Inspektorat DKI, dan Andi Baso sebagai Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI.

Ternyata, pencopotan keduanya terkait kasus UPS, yang persidangannya sedang berproses.

Ketika pengadaan UPS berlangsung, Andi Baso menjabat sebagai Kepala Bappeda DKI, sedangkan Lasro Marbun merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.